Berita

Wasekjen Partai Demokrat, jansen Sitindaon/Net

Politik

Jangan Sampai Sia-sia, Kemenkes Harus Jelaskan Alasan Pembelian Vaksin Sinovac

SABTU, 19 DESEMBER 2020 | 18:36 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Para ahli vaksin dan virologi diharapkan angkat suara ihwal polemik vaksin Sinovac yang belakangan justru tidak digunakan oleh Presiden China Xi Jinping karena ia justru disuntik vaksin Pfizer asal Singapura.

Pasalnya, ketika kepala negara pembuat Sinovac saja tidak menggunakan vaksin tersebut, lantas Indonesia membeli vaksin itu meskipun akan diberikan secara gratis kepada masyarakat umum.  

Demikian disampaikan Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon dalam keterangannya yang diterima redaksi, Sabtu (19/12).


"Kita salah beli vaksin atau gimana ini ya? Tolong dulu ahli-ahli vaksin bicaralah. Masak diantara penduduk ratusan juta gini tak ada yang ahli soal ini? Takutku pak Xi Jinping disuntik Pfizer lagi bukan Sinovac produk anak bangsanya sendiri. Masak jadi kita yang disuntik Sinovac," kata Jansen Sitindaon.

Atas dasar itu, Jansen berharap pemerintah dan Kementerian terkait dalam hal ini Kemenkes RI untuk menjelaskan kepada publik secara jujur tentang khasiat vaksin Sinovac tersebut.

"Pemerintah dan Kemenkes RI juga tolong jelaskan kemanjuran vaksin Sinovac ini. Hak publik mengetahuinya karena belinya pakai uang rakyat," kata dia.

"Jangan sampai sia-sia, disuntikkan ke tubuh rakyat ternyata tak ampuh tangkal corona. Tetap saling menulari. Tujuan herd immunity jadi tidak tercapai," imbuh Jansen.

Lebih lanjut, politikus muda Partai Demorkat ini memahami bahwa sulit mencari vaksin karena semua negara didunia juga sedang ramai-ramai memburunya untuk kebutuhan di negaranya masing-masing.

"Tapi marilah kita cari yang terbaik untuk kebutuhan rakyat kita dimana kita semua juga ada didalamnya. Jangan sampai kita pakai vaksin yang tingkat kemanjurannya kurang," pungkasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya