Seret Mahfud MD, Secara Politik Tidak Menguntungkan Ridwan Kamil

Sikap menyalahkan Menko Polhukam Mahfud MD dengan meminta tanggungjawab atas kekisruhan kerumunan setelah Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) pulang ke Indonesia menunjukkan aksi saling lempar tanggungjawab.

Pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil harusnya lebih fokus pada keputusasaannya menertibkan wilayah Jabar dari protokol kesehatan (Prokes) Covid-19.

Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Sabtu (19/12).

"Selain tidak bijak karena seharusnya keduanya koordinasi, saling dukung, bukan menyalahkan dan melempar tanggungjawab," kata Dedi Kurnia.

Menurut Dedi, statement Mahfud MD soal kepulangan HRS ada benarnya sebab memang hak HRS maupun pendukungnya untuk menjemput alias tidak boleh ada larangan. Namun, soal kerumunan yang terjadi menjadi tanggungjawab penegak hukum dan daerah masing-masing.

"Dengan konteks ini, RK menunjukkan ketidakhormatannya pada Menko Polhukam yang semestinya dia menjadi menyokong berhasil atau tidaknya ketertiban di daerah," tuturnya.

Adapun jika ditilik secara politik pun, Ridwan Kamil justru dirugikan atas pernyataannya kepada Mahfud MD tersebut. Pasalnya, orang nomor satu di Jabar itu terkesan lempar tanggungjawab.  

"Jadi, kondisi ini jelas tidak menguntungkan secara politis," tandas Dedi Kurnia.