Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Jelang Reshuffle, Saatnya NU Dan Muhammadiyah Diberi Peran Di Kabinet

JUMAT, 18 DESEMBER 2020 | 14:49 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Organisasi Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama harus kembali mendapatkan peran strategis dalam Kabinet Indonesia Kerja dalam reshuffle yang disebut akan dilakukan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

"Sudah saatnya Muhammadiyah dan NU mengambil peran dalam reshuffle kabinet nanti," kata  Sekretaris Jenderal Koordinator Untuk Relawan Maruf Amin (Kurma), Aris Munandar, Jumat (18/12).

Aris menilai bahwa Muhammadiyah dan NU sebagai ormas Islam terbesar saat ini menjadi mendukung pemerintahan Jokowi-Maruf, tetapi oleh pemerintah sama sekali tidak 'dijawil' untuk menduduki posisi strategis di jajaran kabinet.


Salah satu contohnya, kata dia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang biasa diisi tokoh Muhammadiyah dan juga Menteri Agama yang diisi tokoh NU, kini dua posisi itu diisi kalangan profesional.

"Sudah saatnya Kemendikbud dan Kemenag kembalikan ke NU dan Muhammadiyah, kalau dua kementerian ini dikembalikan jatahnya ke NU dan Muhammadiyah, maka optimisme dan rasa nasionalisme berkebangsaan akan bergairah kembali," katanya.

"Siapa orangnya? Ya Muhadjir Effendi bisa kembali dan cocok di Kemendikbud. Kalau Kemenag biarkan Kiai Said Aqil (Ketum PBNU) yang memilih orangnya," imbuhnya.

Memang, Aris secara prinsip menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk memilih figur yang pas untuk membantunya menjalankan pemerintahan.

Tetapi, dia juga memiliki sejumlah nama lain yang mungkin dipilih presiden dalam reshuffle kali ini, diantaranya Sutrisno Bachir yang merupakan tokoh Muhammadiyah dan aktif di PAN san Budi Suryanto yang kini menjabat Wakil Menteri ATR.

Selain itu, ada anggota Komisi III DPR dan aktifis Muslimat NU di Kota Semarang, Eva Juliana.

"Nama-nama ini setelah dipelajari oleh Kurma dinilai layak untuk dipertimbangkan sebagai pembantu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin di Kabinet Indonesia Maju," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya