Berita

Suasana penjemputan Habib Rizieq Shihab di Bandara Soekarno Hatta/RMOL

Politik

Bela Kang Emil Soal Kerumunan Habib Rizieq, PKS: Pemerintah Pusat Jangan Cuma Nyalahin Daerah

JUMAT, 18 DESEMBER 2020 | 02:46 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rententan peristiwa kerumuman massa yang diawali sejak kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Indonesia beberapa waktu lalu bukan sepenuhnya kesalahan kepala daerah.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat, Haru Suandharu mengamini pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyentil pemerintah pusat.

Dalam kesempatan sebelumnya, Ridwan Kamil menyebut polemik kerumunan makin berlarut usai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengizinkan penjemputan Habib Rizieq.


"Jadi saya setuju dengan Gubernur Jabar. Jangan sampai hanya menyalahkan kepala daerah maupun polda," kata Haru Suandharu diberitakan Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (17/12).

Anggota Komisi I DPRD Jabar itu menegaskan, seharusnya pemerintah pusat dari awal bertanggung jawab penuh sehingga tidak hanya menyalahkan pemda.

"Kalau memang dari awal mengatakan tidah boleh ada kerumuman, ya (pemerintah pusat) ngomong," tegasnya.

Menurutnya, kepala daerah maupun polda merupakan pelaksana teknis di lapangan. Sedangkan pemegang kebijakan strategis berada di pemerintah pusat. Oleh karenanya, jangan sampai yang terkena imbas dari peristiwa tersebut hanya pemda.

"Misalkan dari awal mengatakan 'silakan', setelah itu tertib. Tapi tidak ada parameter yang jelas," tandasnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya