Berita

Menko Polhukam Mahfud MD/Net

Politik

Nasdem Sarankan Mahfud MD Bicara Ke Kepala Daerah Yang Terjadi Kerumuman Pasca Kepulangan HRS

RABU, 16 DESEMBER 2020 | 19:06 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menko Polhukam Mahfud MD diminta untuk mengumpulkan semua kepala daerah yang di daerahnya terjadi kerumunan pasca penjemputan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dan berbuntut panjang.

Demikian disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Rabu (16/12).

"Menurut saya lebih baik minta diselesaikan secepatnya saja, Menko Polhukam berbicara dengan gubernur-gubernur yang memang daerahnya ketiban masalah kerumunan," ujar Saan Mustopa.


Menurut Saan, apabila Mahfud mengumpulkan para kepala daerah diyakini bisa menghindari polemik berkepanjangan yang tidak produktif terhadap upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia

"Daripada berpolemik dan tidak produktif. Ya menurut saya klarifikasi dan mediasi sama-sama menjaga situasi ditengah covid energi kita," tuturnya.

"Pak Menko Polhukam harus klarifikasi juga terkait itu semua. Karena kepala daerah menafsirkan beda-beda," demikian Saan Mustopa.

Pernyataan Saan merespon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang meminta Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertanggungjawab atas kekisruhan kerumunan setelah Habib Rizieq pulang ke Indonesia.

Pasalnya, Ridwan Kamil menilai kekisruhan yang terjadi dimulai sejak adanya statement Mahfud yang membolehkan penjemputan HRS.

"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini diizinkan," ujar Ridwan Kamil setelah menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat, Rabu (16/12).

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya