Menko Polhukam Mahfud MD/Net
Menko Polhukam Mahfud MD diminta untuk mengumpulkan semua kepala daerah yang di daerahnya terjadi kerumunan pasca penjemputan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dan berbuntut panjang.
Demikian disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Rabu (16/12).
"Menurut saya lebih baik minta diselesaikan secepatnya saja, Menko Polhukam berbicara dengan gubernur-gubernur yang memang daerahnya ketiban masalah kerumunan," ujar Saan Mustopa.
Menurut Saan, apabila Mahfud mengumpulkan para kepala daerah diyakini bisa menghindari polemik berkepanjangan yang tidak produktif terhadap upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia
"Daripada berpolemik dan tidak produktif. Ya menurut saya klarifikasi dan mediasi sama-sama menjaga situasi ditengah covid energi kita," tuturnya.
"Pak Menko Polhukam harus klarifikasi juga terkait itu semua. Karena kepala daerah menafsirkan beda-beda," demikian Saan Mustopa.
Pernyataan Saan merespon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang meminta Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertanggungjawab atas kekisruhan kerumunan setelah Habib Rizieq pulang ke Indonesia.
Pasalnya, Ridwan Kamil menilai kekisruhan yang terjadi dimulai sejak adanya statement Mahfud yang membolehkan penjemputan HRS.
"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini diizinkan," ujar Ridwan Kamil setelah menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat, Rabu (16/12).
