Ekonom senior Rizal Ramli/Repro
Mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia perlu dilakukan dengan mengubah kebijakan yang selama ini diterapkan pemerintah, termasuk di masa pandemi Covid-19.
Sebab menurut ekonom senior Rizal Ramli, kebijakan yang ditelurkan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan kerap keliru.
"Jadi program kemiskinan itu bukan hanya bagi-bagi BLT (bantuan langsung tunai), Bansos (bantuan sosial), itu pun dicolong (dikorupsi), tapi
policy.
Policy itu bisa mengubah rakyat jadi lebih kaya, dapat pekerjaan, dapat kemakmuran," kata Rizal Ramli dalam acara
ILC TVOne, Selasa malam (15/12).
Selama ini, ia melihat pemerintahan era Presiden Joko Widodo banyak mengeluarkan kebijakan dalam wujud kartu. Sebut saja kartu tani yang harus dimiliki petani dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia. Melalui kartu tani pula, para petani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi.
Namun sayang, fakta di lapangan justru berbicara lain. Rizal Ramli mengaku sering mendapat laporan langsung dari masyarakat mengenai kesulitan petani mendapatkan subsidi pupuk.
Bila hal ini dibiarkan, ia khawatir target pertumbuhan ekonomi di semester pertama tahun 2021 tak akan terwujud.
"Semester 1 tahun depan akan ada kesulitan
cashflow, dan saya belum lihat ada terobosan yang bagus buat menyelesaikan masalah ini. Pejabat Jokowi hari ini, para menterinya ada dua kategori," lanjut RR.
Pertama, kata RR, para bawahan Presiden Jokowi kini lebih banyak menyibukkan diri untuk mengumpulkan uang pensiun, dibanding kerja nyata untuk mewujudkan misi Jokowi-Maruf hingga 2024 mendatang.
"Nah yang kedua, mereka melakukan akumulasi politik, punya ambisi setelah 2024," tandasnya.
