Berita

Ekonom senior Rizal Ramli/Repro

Politik

Rizal Ramli: Program Kemiskinan Bukan Cuma BLT Dan Bansos Yang Ujungnya Dicolong

RABU, 16 DESEMBER 2020 | 05:38 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia perlu dilakukan dengan mengubah kebijakan yang selama ini diterapkan pemerintah, termasuk di masa pandemi Covid-19.

Sebab menurut ekonom senior Rizal Ramli, kebijakan yang ditelurkan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan kerap keliru.

"Jadi program kemiskinan itu bukan hanya bagi-bagi BLT (bantuan langsung tunai), Bansos (bantuan sosial), itu pun dicolong (dikorupsi), tapi policy. Policy itu bisa mengubah rakyat jadi lebih kaya, dapat pekerjaan, dapat kemakmuran," kata Rizal Ramli dalam acara ILC TVOne, Selasa malam (15/12).


Selama ini, ia melihat pemerintahan era Presiden Joko Widodo banyak mengeluarkan kebijakan dalam wujud kartu. Sebut saja kartu tani yang harus dimiliki petani dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia. Melalui kartu tani pula, para petani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi.

Namun sayang, fakta di lapangan justru berbicara lain. Rizal Ramli mengaku sering mendapat laporan langsung dari masyarakat mengenai kesulitan petani mendapatkan subsidi pupuk.

Bila hal ini dibiarkan, ia khawatir target pertumbuhan ekonomi di semester pertama tahun 2021 tak akan terwujud.

"Semester 1 tahun depan akan ada kesulitan cashflow, dan saya belum lihat ada terobosan yang bagus buat menyelesaikan masalah ini. Pejabat Jokowi hari ini, para menterinya ada dua kategori," lanjut RR.

Pertama, kata RR, para bawahan Presiden Jokowi kini lebih banyak menyibukkan diri untuk mengumpulkan uang pensiun, dibanding kerja nyata untuk mewujudkan misi Jokowi-Maruf hingga 2024 mendatang.

"Nah yang kedua, mereka melakukan akumulasi politik, punya ambisi setelah 2024," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya