Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir/RMOL Jabar
Dengan luas 1.518 kilometer persegi dan jumlah penduduk 1.154.458 jiwa (2019), Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, belum sepenuhnya lepas dari jerat kemiskinan. Untuk mencapai kesejahteraan, tak ada cara lain, perlu inovasi memajukan Sumedang.
"Perlu inovasi untuk mengeluarkan Sumedang dari masalah ini," ujar Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dalam sebuah perbincangan dengan Kantor Berita RMOL Jabar, Selasa (15/12).
Dony paham betul persoalan dan tantangan yang dihadapi wilayahnya. Ia memang putra daerah. Lahir dan tumbuh dewasa di Sumedang.
Dony dibesarkan dalam lingkungan keluarga pesantren. Pria kelahiran 5 Desember 1973 itu, banyak mendapat bekal pendidikan agama dari kedua orang tua. Begitu pula ajaran dari almarhum sang kakek, KH Mama Satibi yang merupakan ulama kharismatik Sumedang.
Prinsip kepemimpinan juga didapatnya dari bekal didikan orangtua dan sang kakek. Bahwa setiap manusia adalah pemimpin. Paling tidak, pemimpin untuk diri sendiri dan keluarganya.
"Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di dunia dan akhirat," ujar Dony.
Pengentasan kemiskinan dan upaya mensejahterakan masyarakat Sumedang sudah sejak lama berkecamuk di kepala Dony. Tak hanya prinsip agama, politik dipandangnya sebagai salah satu cara untuk menghadirkan perubahan itu. Sebab, dengan memegang tampuk kepemimpinan, akan semakin terbuka peluang membuat perubahan.
"Melalui kebijakan yang pro rakyat, maka seorang pemimpin akan lebih leluasa menggulirkan program-program positif yang bermanfaat bagi masyarakat," ujar dia.
Dony merintis perubahan melalui jalur politik, jauh sebelum menjabat Bupati Sumedang periode 2018-2023. Ia menjadi politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dony pun sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumedang.
Melalui daerah pemilihan (dapil) 9 yang meliputi Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka, Dony naik kelas menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat hingga menjadi anggota DPR RI (1997 hingga 2018).
Dony bercerita, inovasi-inovasi yang dihadirkan pemerintah kabupetan Sumedang adalah upaya menjawab tantangan agar dapat lebih menyejahterakan rakyat.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Desa, misalnya. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangan desa di Sumedang secara lebih transparan, akuntabel dan berorientasi hasil.
"SAKIP Desa mengoptimasi kinerja pemanfaatan dana desa pada tiga aspek yakni menurunkan angka kemiskinan, angka stunting dan peningkatan pelayanan publik," ungkapnya
Dony menjelaskan, penerapan SAKIP Desa dan e-SAKIP cukup berhasil menekan angka kemiskinan di Sumedang. Angkanya turun pada 2019 dari 9.76% menjadi 9.05%,
Angka stunting pun berhasil turun dari 9,7% menjadi 8,7%. Sedangkan tingkat kepuasan masyarakat meningkat dari 80,74% menjadi 82,27%.
Di bawah kepemimpinan Dony, status desa mandiri yang awalnya hanya satu kini bertambah menjadi empat desa mandiri. Desa maju yang awalnya 67 kini telah menjadi 91 desa.
"Dan yang sangat membahagiakan, kini tidak ada desa tertinggal di Kabupaten Sumedang," tandas Dony.
