Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Brasil: China Tidak Transparan Soal Penggunaan Darurat Vaksin Covid-19 Buatannya

SELASA, 15 DESEMBER 2020 | 18:37 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Regulator kesehatan Brasil Anvisa dalam pernyataan terbarunya mengatakan bahwa otoritas kesehatan China tidak transparan dalam otorisasi vaksin Covid-19 untuk penggunaan darurat. Pernyataan tersebut ditengarai akan menimbulkan bibit baru ketegangan politik di negara Amerika Selatan itu.

“Brasil adalah pemimpin internasional dalam proses evaluasi untuk CoronaVac,” kata Anvisa dalam sebuah pernyataan di situsnya, seperti dikutip dari Reuters Selasa (15/12).

“Vaksin tersebut telah mendapat izin penggunaan darurat di China sejak Juni tahun ini. Kriteria China untuk memberikan otorisasi penggunaan darurat tidak transparan, dan tidak ada informasi yang tersedia tentang kriteria yang saat ini digunakan oleh otoritas China untuk membuat keputusan ini,” lanjutnya.


Menanggapi itu, Juru bicara kementerian luar negeri China Wang Wenbin mengatakan pada hari Selasa bahwa China sangat mementingkan keamanan dan kemanjuran vaksinnya.

Presiden Brasil Jair Bolsonaro, kritikus yang konsisten terhadap China, telah berulang kali meragukan vaksin CoronaVac yang sedang dikembangkan oleh China Sinovac Biotech Ltd.

Sebaliknya, Gubernur Sao Paulo Joao Doria, yang telah lama bersitegang dengan Bolsonaro, mengatakan negara bagian itu diperkirakan akan mulai memvaksinasi penduduknya pada Januari mendatang, meskipun negara bagian terpadat di Brasil itu tidak akan dapat menggunakan CoronaVac sampai disetujui oleh Anvisa.

Setidaknya puluhan ribu orang telah menggunakan vaksin Sinovac dalam program penggunaan darurat China, yang secara resmi diluncurkan pada Juli, yang menargetkan kelompok terbatas orang-orang berisiko tinggi.

China sendiri memang belum membuat perincian publik tentang bagaimana menentukan apakah vaksin virus corona baru memenuhi syarat untuk penggunaan darurat.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya