Mahkamah Pidana Internasional Tolak Lakukan Investigasi Dugaan Genosida Uighur Oleh China

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah menolak melakukan investigasi terhadap China atas tuduhan genosida dan kejahatan kemanusiaan kepada etnis Uighur.

Keputusan tersebut disampaikan oleh Ketua Jaksa ICC Fatou Bensouda dalam sebuah laporan yang dirilis kantor kejaksaan pada Senin (14/12).

Menurut Bensouda, pihaknya tidak dapat melakukan investigasi karena kurangnya persyaratan. Dimuat AFP, keputusan itu diambil karena China tidak menandatangani Statuta Roma yang menjadi dasar berdirinya ICC.

"Prasyarat untuk pelaksanaan yurisdiksi teritorial pengadilan ini tampaknya tidak dipenuhi sehubungan dengan sebagian besar kejahatan yang dituduhkan," kata Bensouda.

Ia juga mengatakan, ICC tidak memiliki dasar untuk melanjutkan masalah terkait klaim warga Uighur yang dideportasi secara paska dari Tajikistan dan Kamboja untuk kembali ke China.

Warga Uighur sendiri berpendapat Tajikistan dan Kamboja adalah penandatangan ICC sehingga mereka memiliki yurisdiksi untuk bertindak.

Gugatan terhadap China atas dugaan genosida dan kejahatan manusia dilayangkan oleh komunitas Uighur pada Juli di Den Haag sembari memberikan bukti.

Pekan lalu, ICC mengaku belum bisa melakukan penyelidikan skala penuh karena bukti yang belum cukup.

Komunitas internasional sendiri mempercayai China telah menggunakan kedok memerangi ekstremisme untuk menindas minoritas, termasuk menahan lebih dari 1 juta warga Uighur di kamp-kamp yang mereka sebut sebagai pelatihan kejuruan.