Berita

Presiden Palestina Mahmoud Abbas/Net

Dunia

Palestina Minta Negara-negara Arab Tidak Mengkritik Keputusan Normalisasi Maroko-Israel

SELASA, 15 DESEMBER 2020 | 09:32 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Palestina memutuskan untuk tidak mengkritik Maroko dan negara-negara Arab lainnya karena menormalisasi hubungan dengan Israel. Mereka juga menginstruksikan gerakan pembebasan Fatah dan Organisasi Pembebasan Palestina untuk melakukan hal serupa.

Kepresidenan Palestina, media, dan diplomasi juga menahan diri untuk tidak memberikan komentar tentang dimulainya kembali hubungan Maroko dengan Israel pada hari Kamis (10/12) lalu, menurut sumber yang dikutip oleh outlet berita Alarabi Al Jadeed.

Menurut sumber yang sama, perintah itu muncul dari kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas, mencatat bahwa instruksi tersebut tidak hanya menyangkut kementerian luar negeri, Fatah, PLO, dan komunikasi standar media negara, tetapi juga blog mereka, Twitter, dan media sosial lainnya, seperti dikutip dari Morocco News, Selasa (15/12).


Seorang pejabat Fatah mengatakan kepada outlet berita Arab bahwa mereka menerima perintah dan instruksi untuk tidak mengomentari normalisasi Maroko dengan Israel atau mengkritik negara Arab mana pun yang menjalin hubungan diplomatik dengan negara Yahudi tersebut.

Sumber itu mengatakan Fatah tidak mengerti mengapa presiden membuat keputusan tersebut, tetapi mereka menerima dan mengikuti instruksi.

Banyak orang Arab telah menyatakan frustrasi dengan perjanjian tersebut, dengan alasan bahwa Maroko meninggalkan perjuangan Palestina.

Di sisi lain, para pemimpin dunia dari Bahrain, Mesir, Omar, UEA, dan sejumlah negara Barat menyambut baik dimulainya kembali hubungan Maroko dengan Israel.

Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa menyambut baik langkah tersebut pada hari Kamis, dengan mengatakan keputusan itu akan mendukung "peluang untuk mencapai perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan."

Dukungan juga datang dari putra mahkota UEA dengan mengatakan bahwa langkah-langkah positif akan mengkonsolidasikan “pencarian bersama untuk stabilitas, kemakmuran, dan perdamaian di kawasan.”

Sementara Dominic Raab, Menteri Luar Negeri Inggris, menyebut pengumuman itu sebagai "langkah positif bagi dua mitra Inggris yang berharga."

Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric mengatakan pada hari Jumat (11/12) bahwa dimulainya kembali hubungan Maroko dengan Israel - yang bertepatan dengan pengakuan AS atas kedaulatan negara atas Sahara Barat - adalah keputusan Maroko.

Kesepakatan normalisasi Maroko-Israel muncul pertama kali saat Presiden AS Donald Trump mengumumkan dalam sebuah tweet bahwa dua ‘teman baik’ AS setuju untuk membangun hubungan diplomatik penuh, seraya  menggambarkan langkah tersebut sebagai terobosan besar untuk perdamaian di Timur Tengah.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya