Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik/Ist
Aksi walk out (WO) seluruh anggota DPRD DKI Jakarta saat Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad, membacakan pandangan umum dalam rapat paripurna DPRD DKI Senin kemarin (14/12) merupakan tindakan spontanitas.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, yang dikutip Kantor Berita RMOLJakarta, Selasa (15/12).
"Saya kira (walkout) ini bagian dari koreksi. Karena fraksi itu kepanjangan tangan partai, mestinya suara fraksi adalah suara partai. Jangan fraksinya bersuara A kemudian partainya bersuara B," kata Taufik.
"Spontan saja semua keluar," sambungnya.
Aksi anggota dewan dengan melakukan WO adalah bentuk keberatan mereka setelah Fraksi PSI mengumumkan penolakan kenaikan tunjangan dewan tahun depan saat akhir pembahasan.
Padahal selama rapat rencana kerja tahunan DPRD, Fraksi PSI menyetujui kenaikan anggaran tersebut.
"Akhirnya mana yang dipegang. Ini kan bagian dari koreksi aturannya begitu. Aturannya adalah fraksi perpanjangan tangan partai," ujar politikus Gerindra ini.
Menurut dia, sejauh ini PSI DKI tidak memahami konteks fraksi di DPRD yang merupakan kepanjangan tangan partai.
Artinya suara fraksi merupakan suara partai. Namun penolakan anggota Fraksi PSI terhadap usulan kenaikan tunjangan kemarin atas instruksi partai.
"Suara yang dikeluarkan fraksi di lingkungan dewan, itu seharusnya menjadi suara partai. Kan ini beda," ujar Taufik.
Menurut Taufik, dalam proses demokrasi di dalam lingkungan DPRD, Fraksi PSI nantinya sulit untuk mandiri. Sebabnya semua suara mereka mesti mendapatkan persetujuan partai.
"Saya kira akan dipertanyakan terus, soal mandat misalnya. Anda (PSI) ngomong (dalam rapat) dapat mandat enggak dari partai anda," kata Taufik.
Dalam rapat paripurna DPRD DKI, seluruh legislator Kebon Sirih dari delapan fraksi langsung keluar ruangan rapat saat Idris Ahmad membacakan pandangan fraksinya terhadap rancangan Perda nomor 14 tahun 2014 tentang RDTR dan Rencana Zonasi.
Aksi WO para legislator Kebon Sirih diawali anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Jamaluddin.
"Izin ketua yang terhormat saya izin keluar," kata Jamaluddin yang meminta izin pimpinan rapat paripurna DPRD DKI, Misan Samsuri.
Sebelum Idris membacakan pandangan umum partainya, Jamaluddin dengan suara tinggi mengkritik Fraksi PSI yang dianggap tidak konsisten dalam pembahasan rencana kerja tahunan DPRD tahun 2021.
Sebabnya awalnya PSI menyetujui kenaikan tunjangan legislator Kebon Sirih, namun justru menolak saat pembahasan terakhir.
Adapun total anggota DPRD yang mengikuti rapat paripurna sebanyak 50 orang, sedangkan 54 orang lainnya mengikuti secara daring.
Aksi ini berlangsung hingga Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad selesai membacakan pandangan umum Fraksi PSI.
Bangku di ruang rapat DPRD DKI pun kosong saat Idrus membacakan pandangan fraksinya.
Namun, ketika anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasdem, Jupiter, mulai menyatakan pandangan umum fraksinya, para anggota DPRD yang WO kembali menduduki kursi mereka.
