Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Hacker Rusia Diduga Mata-matai Sejumlah Lembaga Pemerintah AS Termasuk Departemen Keuangan

SENIN, 14 DESEMBER 2020 | 09:58 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sumber di Amerika Serikat menduga adanya sejumlah peretas yang diyakini berasal dari Rusia. Para peretas diduga memantau lalu lintas email internal di Departemen Keuangan AS dan Administrasi Telekomunikasi dan Informasi Nasional Departemen Perdagangan AS.

Empat orang sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa ada kekhawatiran para peretas juga menargetkan serangan serupa ke lembaga pemerintah AS lainnya.

Keterangan tersebut tidak merinci agensi mana saja yang akan jadi target.


Perusahaan IT SolarWinds yang berbasis di Austin, Texas, pada Minggu (13/12) malam waktu setempat, mengatakan pembaruan perangkat lunak yang dirilis pada bulan Maret dan Juni tahun ini mungkin telah dirusak secara diam-diam.

SolarWinds mengatakan di situs webnya bahwa pelanggannya termasuk sebagian besar perusahaan Amerika yang masuk dalam daftar Fortune 500, semuanya sepuluh penyedia telekomunikasi AS, kelima cabang militer AS, Departemen Luar Negeri, Badan Keamanan Nasional, dan Kantor Presiden Amerika Serikat.

Tiga orang yang mengetahui penyelidikan tersebut mengatakan Rusia saat ini diyakini berada di balik serangan itu.

Dua orang sumber mengatakan bahwa pelanggaran tersebut terkait dengan kampanye luas yang juga melibatkan peretasan yang baru-baru ini diungkapkan di FireEye, sebuah perusahaan keamanan siber besar AS dengan kontrak pemerintah dan komersial.

“Pemerintah Amerika Serikat mengetahui laporan ini dan kami mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang mungkin terkait dengan situasi ini,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Ullyot, seperti dikutip dari Reuters, Senin (14/12).

Peretasan itu sangat serius sehingga menyebabkan pertemuan Dewan Keamanan Nasional di Gedung Putih pada hari Sabtu, kata salah satu orang yang mengetahui masalah tersebut.

Departemen Perdagangan sendiri telah mengonfirmasi ada pelanggaran di salah satu agensinya dalam sebuah pernyataan.

“Kami telah meminta Cybersecurity and Infrastructure Security Agency dan FBI untuk menyelidiki, dan kami tidak dapat berkomentar lebih lanjut untuk saat ini,” ungkap pernyataan tersebut.

Seorang juru bicara Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur mengatakan mereka telah bekerja sama dengan mitra agensi terkait aktivitas yang baru ditemukan di jaringan pemerintah.

FBI dan Badan Keamanan Nasional AS belum memberikan komentarnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya