Berita

Tokoh nasional DR. RIzal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli Minta Jokowi Contoh Habibie Dan Gus Dur Dalam Hadapi Kritik

MINGGU, 13 DESEMBER 2020 | 13:37 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Di tengah pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo diminta untuk memerintahkan aparat kepolisian untuk lebih fokus dalam menangani kasus-kasus yang lebih mendesak. Misalnya menindak oknum masyarakat yang menimbun masker, hingga mereka yang mengkorupsi dana bantuan.  

Jokowi jangan malah memerintahkan aparat untuk menghukum orang-orang yang kritis, dengan alasan melakukan penghinaan pada presiden.

Begitu kata tokoh nasional DR. Rizal Ramli yang mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak anti kritik. Jokowi, kata Rizal Ramli, juga harus ingat bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis.
 

 
"Jangan sampai hukum jadi alat kekuasaan untuk  membungkam para pengkritik. Ingat! Rakyat sangat berhak menilai presiden dan para penjabat negara karena digaji dari uang rakyat," kata Rizal Ramli kepada redaksi, Minggu (13/12).

Pernyataan serupa pernah disampaikan oleh Rizal Ramli saat mengapresiasi kritik keras Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, atas terbitnya Telegram Kapolri yang berisi penindakan hukum terhadap penghina presiden dan pejabat negara di tengah pandemi corona atau Covid-19.

Saat itu, Rizal Ramli merasa heran dengan sikap Jokowi yang seolah anti kritik. Telegram tersebut seperti menjadi tameng untuk memenjarakan para aktivis yang kritis.

Bahkan, Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu menilai apa yang dilakukan Presiden Jokowi bisa membuat Indonesia kembali ke era otoriter.

“Piye toh kok mau balik kembali ke sistem otoriter. Jarum kok mau diputar balik? Mungkin karena Mas Jokowi tidak pernah berjuang untuk demokrasi?” sindirnya.

“Ataukan karena di sekitar Mas Jokowi banyak jenderal otoriter yang mulai sak enake dewe? Lupa sejarah dan lupa pengorbanan mahasiswa dan kawan-kawan pro-demokrasi, dan impian rakyat akan kehidupan yang lebih baik?" sambung pria yang pernah ditahan Presiden RI ke-2, Soeharto, pada 1978 akibat memperjuangkan demokrasi itu.

Rizal Ramli lantas mengingatkan kembali komitmen Jokowi wuntuk tidak mempermasalahkan adanya kritikan keras dari masyarakat terhadap pemerintah.

"Mas Jokowi sendiri kan yang pernah mengatakan bahwa dirinya tidak mempersoalkan jika ada kritikan yang keras terhadap pemerintahan," tutur Rizal.

Oleh karena itu, Rizal Ramli kembali mengingatkan Jokowi agar menjaga komitmennya dan mencontoh presiden sebelumnya yang terbiasa menghadapi kritikan pedas dari masyarakat.

"Kritik yang faktual, yang ngasal dan hinaan yang bersifat fisik, bullying terhadap Presiden Habibie dan Presiden Gus Dur luar biasa brutal, vulgar dan masif. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan era Mas Jokowi. Habibie tetap fokus, Gus Dur cuek abis ‘Emang Gus Pikiran’, ndak pakai asal nangkap," tutur Rizal Ramli.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya