Berita

Kapal Angkatan Laut Kerajaan Inggris/Net

Dunia

Inggris Siapkan Empat Kapal Angkatan Laut Di Perairan Penangkapan Ikan Jika Brexit Berakhir Tanpa Kesepakatan

MINGGU, 13 DESEMBER 2020 | 06:51 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Inggris telah menyiapkan empat kapal Angkatan Laut Kerajaan untuk patroli, melindungi perairan penangkapan ikannya jika akhirnya Brexit berakhir tanpa kesepakatan pada akhir tahun ini.

Kementerian Pertahanan (MOD) menuturkan kapal angkatan laut sepanjang 80 meter akan memiliki kekuatan untuk menghentikan dan memeriksa kapal penangkap ikan Uni Eropa yang beroperasi di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Inggris.

"MOD telah melakukan perencanaan dan persiapan ekstensif untuk memastikan bahwa pertahanan siap untuk berbagai skenario pada akhir periode transisi," kata juru bicara MOD.


Mengutip The Guardian pada Sabtu (12/12), dua kapal akan dikerahkan untuk melakukan patroli di laut, sementara dua lainnya bersiaga jika terdapat kapal penangkap ikan Uni Eropa yang memasuki ZEE Inggris setelah transisi berakhir pada 31 Desember.

Tetapi dimuat Reuters, rencana tersebut menuai kritik dari anggota parlemen, bahkan di kubu Partai Koservatif yang menaungi Perdana Menteri Boris Johnson itu sendiri.

Muncul kekhawatiran terkait adanya kemungkinan bentrokan antara kapal penangkap ikan Inggris dan asing jika tidak ada kesepakatan perdagangan yang dicapai.

Salah satu anggota parlemen dari Partai Konservatif, Tobias Ellwood menyebut rencana itu tidak bertanggung jawab.

"Kami baru saja menghadapi prospek. Angkatan Laut Kerajaan kami yang kewalahan menghadapi sekutu dekat NATO atas hak kapal penangkap ikan. Musuh kita pasti sangat menikmati ini," ujarnya.

Seorang menteri Prancis mengatakan, pemerintah akan memberi kompensasi kepada para nelayannya dan mengambil tindakan lain untuk membantu mereka jika pembicaraan tentang kesepakatan perdagangan gagal, dalam upaya untuk menghindari bentrokan di laut.

Inggris keluar dari Uni Eropa pada Januari 2020. Tetapi di bawah persyaratan Brexit, Inggris tetap menjadi bagian dari pasar tunggal Uni Eropa sampai periode transisi berakhir pada 31 Desember, sembari memajukan kesepakatan dagang kedua belah pihak.

Tetapi hingga saat ini belum ada kesepakatan perdagangan yang telah disepakati. Baik Johnson dan Ketua Komisi Eropa Ursula pun pesimis dengan kesepakatan tersebut.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya