Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto/Net

Politik

Menko Perekonomian Optimistis Tahun 2024 Inklusi Keuangan Indonesia Capai 90 Persen

JUMAT, 11 DESEMBER 2020 | 20:41 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimis target inklusi keuangan nasional dapat mencapai 90 persen pada 2024 mendatang. Di mana sebelumnya pada tahun lalu tingkat inklusi keuangan mencapai 76,19 persen.

"Hal ini sejalan dengan target dan arahan presiden bahwa pada 2024 inklusi keuangan Indonesia dapat mencapai 90 persen. Diperlukan 6 poin kunci dalam implementasinya sebagai strategi nasional menuju keuangan yang inklusif," kata Menko Airlangga dalam keterangannya, Jumat (11/12).

Adapun, enam poin tersebut adalah peningkatan nasional inklusi keuangan dan perlindungan konsumen, perluasan pembukaan rekening, mempercepat sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan, optimalisasi dalam layanan agen bank atau titik layanan nonbank.


Di samping itu, ada juga peningkatan layanan keuangan digital dan transaksi nontunai, serta penguatan monitoring dan evaluasi (Monev) keuangan inklusif.

Selanjutnya, sasaran strategi nasional keuangan inklusif mencakup semua segmen masyarakat dengan fokus pada masyarakat berpendapatan rendah dan lima masyarakat lintas kelompok serta pelaku usaha mikro dan kecil.

Upaya peningkatan inklusi keuangan ini, kata Airlangga, sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh TPAKD dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional.

“Sasaran SNKI sendiri mencakup semua segmen masyarakat, dengan berfokus pada masyarakat berpendapat rendah, lima masyarakat lintas kelompok, serta pelaku usaha mikro dan kecil (UMK),” jelasnya.

Dia mengatakan, program ini diharapkan dapat memecahkan masalah sosial dan ekonomi, terutama dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kepemilikan dan penggunaan rekening, serta meningkatkan kesejahteraan UMKM.

“Ke depan, diperlukan sinergitas kebijakan TPAKD dengan SNKI, terutama dengan SNKI baru yang saat ini sedang disusun,” katanya.

Untuk mendukung SNKI, lanjut Ketua Umum Partai Golkar ini, keberadaan TPAKD memiliki peran penting dalam mendukung keuangan inklusif karena mampu menjangkau semua segmen sasaran.

“Saya berharap program TPAKD diperkuat dengan strategi berkelanjutan dan memaksimalkan penggunaan teknologi agar dapat lebih baik menjangkau dan memudahkan akses layanan keuangan masyarakat,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya