Pahala Nainggolan (kiri) dan Benny K. Harman/RMOL
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama lima partai politik (Parpol) membahas soal pendanaan parpol agar mencegah korupsi yang melibatkan kader parpol.
Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, diskusi bersama lima parpol di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan yang berlangsung hari ini dilakukan secara tertutup dan terbatas.
"Kita undang lima (parpol) dari PDIP, dari Demokrat, dari Nasdem, Golkar dan dari PPP. Semuanya hadir kecuali Pak Hasto mewakili PDI lewat zoom," ujar Pahala Nainggolan kepada wartawan, Jumat sore (11/12).
Sementara itu, hanya ada satu perwakilan parpol yang menemui wartawan. Yaitu, perwakilan dari Partai Demokrat, Benny Kabur Harman.
"Dalam diskusi lima perwakilan partai politik tadi dengan KPK, kami menyoroti pentingnya partai politik di dalam penguatan demokrasi dan pemberantasan korupsi," kata Benny.
Benny pun membeberkan catatan penting hasil diskusi yang digelar secara tertutup dan terbatas itu.
"Yang pertama bahwa demokrasi elektoral yang kita jalankan selama ini tidak mampu mencegah munculnya praktik korupsi apabila partai politik tidak diperkuat. Oleh sebab itu tadi kami mendiskusikan pentingnya partai politik ini, penguatan partai politik, komitmen partai politik," jelas Benny.
Selain itu kata Benny, diskusi tadi juga adanya pembahasan soal pendanaan untuk parpol.
"Pentingnya juga pendanaan partai politik. Tadi ada diskusi bahwa perlu intervensi negara,
state intervention, dalam
political pendanaan partai politik," kata Benny.
"Yang tadi disampaikan oleh temen-temen KPK bahwa isu ini sudah lama didiskusikan dan kita terus-menerus nanti akan sampai pada satu titik untuk menyepakatinya," sambungnya.
Karena kata Benny, dengan menguatkan parpol untuk pencegahan korupsi, maka demokrasi akan produktif dengan tidak menghasilkan pemimpin yang melakukan tindak pidana korupsi.
"Kita tahu bersama ujung-ujungnya kena OTT KPK atau ditangkap oleh KPK. Tadi ini tadi diskusi yang kami sampaikan, kami kembangkan, dan tadi sepakat dengan KPK akan kita secara periodik melakukan diskusi semacam ini," pungkas anggota Komisi II DPR RI.
