Berita

Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed/Net

Dunia

PM Ebiy Ahmed Bantah Laporan Operasi Pasukan Ethiopia Di Tigray Hambat Penyaluran Bantuan Kemanusiaan

JUMAT, 11 DESEMBER 2020 | 17:29 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Ethiopia membantah laporan yang menyatakan operasi militer di wilayah Tigray telah mencegah tersalurnya bantuan kemanusiaan ke warga sipil.

Kantor Perdana Menteri Abiy Ahmed pada Jumat (11/12) menjelaskan, pasukan militer federal tidak menghambat bantuan kemanusian, melainkan menstabilkan wilayah tersebut.

"Pernyataan bahwa bantuan kemanusiaan terhambat karena pertempuran militer aktif di wilayah Tigray adalah tidak benar dan merusak. (Militer) bekerja untuk menstabilkan wilayah tersebut," demikian bunyi pernyataan yang dikutip Reuters itu.


Laporan yang menyebut bantuan kemanusiaan di wilayah Tigray terhambat muncul dari beberapa organisasi internasional.

Bahkan Komite Penyelamatan Internasional (IRC) dan Dewan Pengungsi Denmark (DRC) menyebut beberapa staf mereka terbunuh dalam pertempuran di Tigray.

IRC mengatakan seorang anggota stafnya tewas di sebuah kamp pengungsi di Shire. Mengingat komunikasi di Tigray sangat sulit, mereka belum mengumpulkan atau mengkonfirmasi rincian seputar kematian tersebut.

Sementara itu, DRC mengatakan tiga stafnya tewas di Tigray bulan lalu. Seperti halnya IRC, mereka mengatakan bahwa kurangnya komunikasi dan rasa tidak aman membuat mereka masih belum berhasil menghubungi keluarga mereka dengan berita tersebut.

Konflik di Tigray pecah pada bulan lalu antara pasukan federal Ethiopia dengan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF). Sejak dimulai pada 4 November, konflik itu dipercaya telah menewaskan ribuan orang.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan, 950 ribu orang melarikan diri akibat konflik, sekitar 50 ribu di antaranya ke Sudan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya