Berita

Pakar hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar/Net

Politik

Presiden Harusnya Peka Soal Penembakan 6 Laskar FPI

JUMAT, 11 DESEMBER 2020 | 14:59 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Joko Widodo seharusnya merespons insiden penembakan yang menewaskan 6 laskar Front Pembela Islam (HRS) oleh aparat kepolisian.

Demikian disampaikan pakar hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar, saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJakarta, Jumat (11/12).

"Soal penembakan enam orang itu, mestinya Presiden juga peka. Karena yang ditembak itu warga sipil," ujar Fickar.

Menurut Fickar, sebagai negarawan, Presiden Jokowi juga sepatutnya berinisiatif membentuk tim pencari fakta untuk mencari kebenaran.

"Ini semua dalam konteks berkomitmen sebagai negara demokrasi berdasarkan hukum," tegas Fickar.

Enam anggota FPI yang meninggal dalam bentrokan dengan pihak kepolisian adalah Andi Oktiawan, Ahmad Sofyan alias Ambon, Faiz Ahmad Syukur, Muhammad Reza, Lutfi Hakim, dan Muhammad Suci Khadavi.

Populer

Rocky Gerung Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi

Minggu, 19 Mei 2024 | 03:46

Pengamat: Jangan Semua Putusan MK Dikaitkan Unsur Politis

Senin, 20 Mei 2024 | 22:19

Produksi Film Porno, Siskaeee Cs Segera Disidang

Rabu, 22 Mei 2024 | 13:49

Panglima TNI Diminta Tarik Anggota Puspom dari Kejagung

Selasa, 28 Mei 2024 | 18:58

Topeng Mega-Hasto, Rakus dan Berbohong

Kamis, 23 Mei 2024 | 18:03

IAW Desak KPK Periksa Gubernur Jakarta, Sumbar, Banten, dan Jateng

Senin, 20 Mei 2024 | 15:17

Pj Gubernur Jabar Optimistis Polisi Mampu Usut Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Kamis, 23 Mei 2024 | 06:48

UPDATE

Mulai 2027, Kolombia Larang Adu Banteng

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:49

Transisi Energi, Pertamina Hulu Rokan Manfaatkan PLTS Terbesar di Indonesia

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:45

Korban Kasus Penggelapan Memohon Hakim MA Kabulkan Kasasi

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:42

Umat Diajak Rencanakan Haji di Usia Muda

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:36

Partai Buruh Tolak Program Tapera Dijalankan

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:25

Denmark Tolak Akui Negara Palestina

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:09

Fantastis, Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah Naik Jadi Rp300 T

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:08

Sambut Pilkada, PP Pemuda Katolik Siap Aktivasi Desk Orkestrasi

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:01

Ratusan Juta Uang Kementan Ngalir ke Nasdem

Rabu, 29 Mei 2024 | 12:59

UKT Batal Naik Setelah Diprotes, Bukti Koordinasi Pemerintah Buruk

Rabu, 29 Mei 2024 | 12:48

Selengkapnya