Berita

Acara diskusi KAMI soal hak asasi manusia menghasilkan sejumlah kesimpulan yang akan jadi bahan rekomendasi bagi pemerintah/Ist

Politik

Negara Tidak Hadir Ketika Terjadi Abuse Of Power Oleh Penegak Hukum

JUMAT, 11 DESEMBER 2020 | 13:12 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pelanggaran HAM dan pembungkaman demokrasi di Indonesia sangat erat terkait dengan persoalan ketimpangan ekonomi dan  ketidakadilan sosial yang berwujud dalam konflik-komflik agraria, perburuhan, dan penguasaan ruang publik.

Demikian salah satu kesimpulan yang didapat dalam diskusi tentang hak asasi manusia bertajuk "Pelanggaran HAM dan Demokrasi di Era Reformasi", yang digelar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), di Jakarta, Kamis (10/12).

Kesimpulan lain yang didapat dari acara tersebut adalah soal ketidakhadiran negara ketika terjadi abuse of power oleh penegak hukum. Sehingga hukum ditegakkan secara tebang pilih dan melahirkan sebuah industri hukum.

Bahkan, pelanggaran HAM yang terjadi sejak era Orde Baru seperti tidak pernah mati. Justru masih berlanjut dan menguat.

Negara pun dinilai lamban dalam merespons pelanggaran-pelanggaran HAM. Negara seakan-akan sudah demokratis dengan terselengaranya Pemilu. Tapi setelah pemilu, demokrasi dikelola dengan cara represif.

Tak hanya itu, persoalan penegakan hukum telah membentuk budaya kekerasan dan pemahaman yang salah dalam penegakan hukum di masyarakat. Sehingga menyebabkan terjadinya divided society di masyarakat.

Contohnya, dituturkan Komite Eksekutif KAMI, Gde Siriana Yusuf, adalah ketika ada masyarakat mengirim bunga dengan kata-kata gembira yang menyakitkan hati atas tertembaknya 6 laskar FPI.

Dalam diskusi tersebut, Pemerintah Jokowi dinilai lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur tetapi membiarkan kelemahan-kelemahan pada persoalan HAM dan demokrasi.

Bahkan menjadikan lembaga polisi negara sebagai alat kekuasaan. Hal ini terlihat dengan menerapkan UU ITE kepada orang-orang yang kritis terhadap pemerintah.

"Kesimpulan ini akan menjadi bahan rekomendasi dari Presidium KAMI untuk pemerintah," tandas Komite Eksekutif KAMI, Gde Siriana Yusuf.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Prabowo dan Gibran Hadiri Acara Nuzulul Quran di DPP Partai Golkar

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:46

Biden, Obama dan Clinton Diprotes karena Bela Israel di Penggalangan Dana Terbesar Demokrat

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:39

Calon Walikota Surabaya yang Punya 3 Kriteria Ini Berpotensi Diusung Gerindra

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:23

Menlu Rusia: Rencana Perdamaian Ukraina Tidak Ada Gunanya

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:03

Bawaslu Pastikan Lakukan Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:03

Terbukti Langgar Etik, Ketua PPK Kedaton Dipecat KPU Bandar Lampung

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:59

Kalau Ingin Gibran Aman, Jokowi Tak Usah Intervensi Pemerintahan Prabowo

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:41

Indonesia Mengglobal Bersama USAID Teman LPDP Ajak Pelajar Berani Belajar di AS

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:30

Ada Diskon Tarif Tol Buat Pemudik yang Berangkat Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:21

KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan yang Digarap Bos Pakaian Dalam Hanan Supangkat

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:11

Selengkapnya