PBB: Hak Asasi Manusia Harus Jadi Yang Terdepan Dalam Penanganan Covid-19

Hak asasi manusia semestinya dikedepankan dan menjadi respon untuk pemulihan Covid-19 secara global. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan hal itu, demi mencapai masa depan yang lebih baik bagi semua orang di mana pun.
 
"Rakyat dan hak-hak mereka harus menjadi yang terdepan dan menjadi pusat respons dan pemulihan. Kami membutuhkan kerangka kerja universal berbasis hak seperti jaminan kesehatan untuk semua, untuk mengalahkan pandemi ini dan melindungi kami untuk masa depan," katanya, dalam pidato yang disiarkan televisi pada peringatan tahunan Hari Ham Sedunia, Kamis (10/12).

Pandemi Covid-19 telah memiliki "dampak yang tidak proporsional pada kelompok rentan" termasuk pekerja garis depan, orang tua, penyandang cacat, wanita dan anak perempuan, dan minoritas.

Virus itu berkembang pesat karena kemiskinan, ketidaksetaraan, diskriminasi, perusakan lingkungan alam kita, dan kegagalan hak asasi manusia lainnya, telah menciptakan kerentanan yang sangat besar dalam masyarakat, menurut Guterres.

“Pada saat yang sama, pandemi merusak hak asasi manusia, dengan memberikan dalih untuk tanggapan keamanan yang kejam dan tindakan represif yang membatasi ruang sipil dan kebebasan media,” katanya, seperti dikutip dari laman PBB, Kamis (10/12).

Hari Hak Asasi Manusia diperingati setiap tahun pada 10 Desember - hari di mana Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) pada tahun 1948.

Sebelum pandemi, Sekretaris Jenderal telah mengeluarkan seruan untuk mengusung hak asasi manusia, di berbagai bidang seperti respons krisis, kesetaraan gender, partisipasi publik, dan pembangunan berkelanjutan.

“Pada Hari Hak Asasi Manusia dan (mestinya juga) setiap hari, mari kita bertindak bersama untuk hak asasi manusia, untuk pulih dari pandemi Covid-19 dan membangun masa depan yang lebih baik untuk semua,” katanya.