Berita

Penyaluran BST oleh PT Pos Indonesia/Istimewa

Nusantara

Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Telah Mencapai 97 Persen

KAMIS, 10 DESEMBER 2020 | 19:05 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk masyarakat kurang mampu terdampak pandemi Covid-19 telah mencapai 97%. BST yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia itu, pada tahap 9 diharapkan rampung 100%.

Mekanisme BST langsung disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menjelaskan, pihaknya telah menyalurkan BST gelombang I sebesar Rp600 ribu per KPM selama tiga tahap, yakni April hingga Juni 2020.

Adapun BST gelombang II disalurkan sebesar Rp300 ribu per KPM selama enam tahap, mulai Juli hingga Desember 2020.


Dipilihnya PT Pos Indonesia sebagai pihak penyalur karena memiliki jaringan hingga ke seluruh pelosok daerah di Indonesia. Penyaluran BST ini termasuk untuk daerah pesisir, pulau terpencil, dan wilayah perbatasan negara.

BST disalurkan melalui pelayanan di luar Kantor Pos seperti kantor desa, kelurahan, sekolah dan lokasi lainnya yang dekat dengan masyarakat.

“Semuanya dalam rangka mematuhi protokol kesehatan sehingga mengurangi antrean dan kerumunan," ujar Faizal dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/12).

Sementara itu, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) Kementerian Sosial Asep Sasa Purnama mengatakan, penyaluran BST yang mencapai lebih dari 97% merupakan prestasi yang sangat baik. Asep optimistis penyaluran BST tahap 9 akan mencapai angka sempurna, 100 persen.

”Ini artinya penyaluran bantuan kepada penerima terlaksana dengan baik. Dengan realisasi yang tinggi, kami tentu akan lebih semangat, dan ini membuktikan daerah memiliki kesiapan ketika ada bantuan yang lain,” kata Dirjen PFM Asep.

Asep menambahkan, pada 2020, kementeriannya mendapat amanah untuk menyalurkan bantuan kepada 9 juta masyarakat kurang mampu di Indonesia. Tahun depan, akan ditingkatkan menjadi 10 juta penerima.

“Tentu ini tidak mudah ya. Kami tengah melakukan konsolidasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota untuk pendataan,” tandas Asep.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

UPDATE

Diminati Klub Azerbaijan, Persib Siap Lepas Eliano Reijnders?

Sabtu, 04 April 2026 | 15:58

Investasi Emas untuk Keuntungan Maksimal: Mengapa Harus Disimpan dalam Jangka Panjang?

Sabtu, 04 April 2026 | 15:37

Harga Plastik Melonjak, Pengamat Ingatkan Dampaknya Bisa Lebih Berbahaya dari BBM

Sabtu, 04 April 2026 | 14:49

DPR Minta ASN yang WFH Dipantau Ketat!

Sabtu, 04 April 2026 | 14:31

Komisi V DPR Minta Pemerintah Lakukan Pemilihan Terdampak Gempa Sulut-Malut

Sabtu, 04 April 2026 | 14:00

DPR Minta Pemda Pertahankan Guru PPPK Paruh Waktu di Tengah Efisiensi Anggaran

Sabtu, 04 April 2026 | 13:47

Trump Digugat Dua Lusin Negara Bagian Terkait Pemilu

Sabtu, 04 April 2026 | 13:24

Daftar Tayang Bioskop April 2026: Dari Petualangan Galaksi Mario hingga Ketegangan Horor Lokal

Sabtu, 04 April 2026 | 13:22

Ledakan di Markas PBB Lebanon Kembali Lukai 3 Prajurit TNI, 2 Luka Serius

Sabtu, 04 April 2026 | 13:01

Sindiran Iran ke AS Menggema di Tengah “Pembersihan” Pentagon

Sabtu, 04 April 2026 | 12:51

Selengkapnya