Berita

Penyaluran BST oleh PT Pos Indonesia/Istimewa

Nusantara

Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Telah Mencapai 97 Persen

KAMIS, 10 DESEMBER 2020 | 19:05 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk masyarakat kurang mampu terdampak pandemi Covid-19 telah mencapai 97%. BST yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia itu, pada tahap 9 diharapkan rampung 100%.

Mekanisme BST langsung disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menjelaskan, pihaknya telah menyalurkan BST gelombang I sebesar Rp600 ribu per KPM selama tiga tahap, yakni April hingga Juni 2020.

Adapun BST gelombang II disalurkan sebesar Rp300 ribu per KPM selama enam tahap, mulai Juli hingga Desember 2020.


Dipilihnya PT Pos Indonesia sebagai pihak penyalur karena memiliki jaringan hingga ke seluruh pelosok daerah di Indonesia. Penyaluran BST ini termasuk untuk daerah pesisir, pulau terpencil, dan wilayah perbatasan negara.

BST disalurkan melalui pelayanan di luar Kantor Pos seperti kantor desa, kelurahan, sekolah dan lokasi lainnya yang dekat dengan masyarakat.

“Semuanya dalam rangka mematuhi protokol kesehatan sehingga mengurangi antrean dan kerumunan," ujar Faizal dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/12).

Sementara itu, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) Kementerian Sosial Asep Sasa Purnama mengatakan, penyaluran BST yang mencapai lebih dari 97% merupakan prestasi yang sangat baik. Asep optimistis penyaluran BST tahap 9 akan mencapai angka sempurna, 100 persen.

”Ini artinya penyaluran bantuan kepada penerima terlaksana dengan baik. Dengan realisasi yang tinggi, kami tentu akan lebih semangat, dan ini membuktikan daerah memiliki kesiapan ketika ada bantuan yang lain,” kata Dirjen PFM Asep.

Asep menambahkan, pada 2020, kementeriannya mendapat amanah untuk menyalurkan bantuan kepada 9 juta masyarakat kurang mampu di Indonesia. Tahun depan, akan ditingkatkan menjadi 10 juta penerima.

“Tentu ini tidak mudah ya. Kami tengah melakukan konsolidasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota untuk pendataan,” tandas Asep.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya