Berita

Penyaluran BST oleh PT Pos Indonesia/Istimewa

Nusantara

Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Telah Mencapai 97 Persen

KAMIS, 10 DESEMBER 2020 | 19:05 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk masyarakat kurang mampu terdampak pandemi Covid-19 telah mencapai 97%. BST yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia itu, pada tahap 9 diharapkan rampung 100%.

Mekanisme BST langsung disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menjelaskan, pihaknya telah menyalurkan BST gelombang I sebesar Rp600 ribu per KPM selama tiga tahap, yakni April hingga Juni 2020.

Adapun BST gelombang II disalurkan sebesar Rp300 ribu per KPM selama enam tahap, mulai Juli hingga Desember 2020.


Dipilihnya PT Pos Indonesia sebagai pihak penyalur karena memiliki jaringan hingga ke seluruh pelosok daerah di Indonesia. Penyaluran BST ini termasuk untuk daerah pesisir, pulau terpencil, dan wilayah perbatasan negara.

BST disalurkan melalui pelayanan di luar Kantor Pos seperti kantor desa, kelurahan, sekolah dan lokasi lainnya yang dekat dengan masyarakat.

“Semuanya dalam rangka mematuhi protokol kesehatan sehingga mengurangi antrean dan kerumunan," ujar Faizal dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/12).

Sementara itu, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) Kementerian Sosial Asep Sasa Purnama mengatakan, penyaluran BST yang mencapai lebih dari 97% merupakan prestasi yang sangat baik. Asep optimistis penyaluran BST tahap 9 akan mencapai angka sempurna, 100 persen.

”Ini artinya penyaluran bantuan kepada penerima terlaksana dengan baik. Dengan realisasi yang tinggi, kami tentu akan lebih semangat, dan ini membuktikan daerah memiliki kesiapan ketika ada bantuan yang lain,” kata Dirjen PFM Asep.

Asep menambahkan, pada 2020, kementeriannya mendapat amanah untuk menyalurkan bantuan kepada 9 juta masyarakat kurang mampu di Indonesia. Tahun depan, akan ditingkatkan menjadi 10 juta penerima.

“Tentu ini tidak mudah ya. Kami tengah melakukan konsolidasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota untuk pendataan,” tandas Asep.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:50

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:20

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:50

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:23

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:57

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:45

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:14

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:59

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:31

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:07

Selengkapnya