Berita

14 negara yang berkomitmen selamatkan laut/Net

Dunia

14 Negara Termasuk Indonesia Berkomitmen Kelola 100 Persen Lautan Yang Lebih Sehat

KAMIS, 10 DESEMBER 2020 | 13:59 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Belasan negara telah berkomitmen mempertahankan samudra yang lebih sehat dan lebih sejahtera di bawah inisiatif The Ocean Panel. Untuk pertama kalinya di dunia, sebanyak 14 negara bergabung dalam langkah yang akan membantu melindungi laut dan meningkatkan ekonomi mereka.

Para pemimpin yang antara lain berasal dari ustralia, Kanada, Chili, Fiji, Ghana, Jamaika, Namibia, Norwegia, Portugal dan juga Indonesia, semuanya setuju untuk mengambil bagian dalam gerakan tersebut.

Mereka berkomitmen untuk mengelola 100 persen lautan secara berkelanjutan di perairan nasional mereka sepanjang tahun 2025.


"Ini dimulai dari Norwegia," kata Utusan Khusus Norwegia untuk Laut, Vidar Helgesen, seperti dikutip dari Euro News, Kamis (10/12).

"Kami melihat semacam dikotomi di mana Anda memiliki kamp ekonomi di satu sisi dan kamp perlindungan di sisi lain. Perasaan kami adalah bahwa kami perlu menyatukan ini karena kami membutuhkan lautan untuk produksi, tetapi kami juga perlu melindunginya lebih baik," katanya.

Saat ini, ancaman terbesar yang dihadapi laut adalah polusi, tumpahan minyak, penangkapan ikan yang berlebihan, dan hilangnya ekosistem penting karena pemanasan global.

Studi yang dilakukan oleh The Ocean Panel juga menemukan manfaat ekonomi yang potensial dari perlindungannya, lautan yang sehat dapat memberikan pekerjaan baru, makanan, dan dapat menjadi sumber obat-obatan dan oksigen.

Panel memprediksi, enam kali lebih banyak makanan laut dan energi empat puluh kali lebih banyak akan menjadi hadiah untuk investasi berkelanjutan pada tahun 2050.

"Kami melihat banyak minat positif baik dari sektor publik dan dari bisnis di AS, tetapi kami juga melihat minat yang sangat kuat dari pemerintah seperti India dan China pada pengelolaan berkelanjutan yang holistik," Helgesen menyimpulkan.

Negara-negara itu memiliki koitmen untuk membantu mengakhiri penangkapan ikan berlebihan dan penangkapan ikan ilegal, membangun kembali stok ikan yang menurun, menghentikan aliran sampah plastik ke laut, serta membersihkan “ zona mati ” (area dengan oksigen terlalu sedikit untuk mendukung kehidupan laut)

Sebagai bagian dari gerakan ini, panel juga berkomitmen untuk menetapkan 30 persen perairan di bawah yurisdiksi nasional mereka sebagai Kawasan Konservasi Laut (KKP) pada tahun 2030.
Kawasan yang sepenuhnya dilindungi ini dimaksudkan untuk memulihkan dan melindungi habitat dan keanekaragaman hayati.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya