Berita

Laut China Selatan/Net

Dunia

Penelitian AS: Konflik Di Laut China Selatan Bisa Memukul Ekonomi Negara-negara Asia Pasifik

KAMIS, 10 DESEMBER 2020 | 12:59 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Dampak ekonomi dari konflik di Laut China Selatan akan mempengaruhi negara-negara di Asia Pasifik, bukan hanya mereka yang terlibat konflik.

Sebagai jalur perdagangan global, Laut China Selatan adalah wilayah yang sangat penting bukan hanya untuk negara-negara di Asia, tapi juga Eropa dan Afrika. Setidaknya sepertiga dari pengiriman global senilai 4,8 triliun berada di sana.

Dengan begitu, Biro Riset Ekonomi Nasional Amerika Serikat (AS) meneliti, gangguan yang terjadi di Laut China Selatan bisa mempengaruhi ekonomi global.


Sengketa Laut China Selatan terjadi di antara China, Filipina, Vietna, Brunei, Taiwan, dan Malaysia.

China sendiri mengklaim hampir 90 wilayah tersebut. Beijing bahkan mulai membangun pulau-pulau buatan sejak 2014 yang dikecam oleh komunitas internasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Biro Riset Ekonomi Nasional AS sendiri memodelkan penutupan Selat Malaka antara Malaysia dan Indonesia, serta jalur timur-barat antara Samudra Pasifik dan Hindia melalui Laut China Selatan.

Para peneliti mengatakan, tidak mudah untuk mengubah rute pengiriman melalui Selat Torres ke utara Australia karena terumbu karang dan perairan dangkal yang membuatnya berbahaya bagi kapal kontainer besar.

Dengan begitu, jika terjadi gangguan di Laut China Selatan, maka perdagangan Australia akan berdampak dan ekonominya akan turun antara 1,9 persen hingga 3,1 persen.

Bukan hanya Australia, Korea Selatan dan Jepang juga akan mengalami penurunan yang serupa, seperti dimuat 9News, Kamis (10/12).

Ekonomi Taiwan misalnya, diperkirakan akan menyusut sepertiga, sementara ekonomi Singapura akan turun 22 persen.

Hong Kong, Vietnam, Filipina, dan Malaysia akan mengalami penurunan antara 10 persen dan 15 persen.

Tetapi ekonomi China hanya akan menghadapi penurunan 0,7 persen karena memiliki pasar domestik yang besar dan pelabuhan di luar wilayah konflik.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya