Berita

Laut China Selatan/Net

Dunia

Penelitian AS: Konflik Di Laut China Selatan Bisa Memukul Ekonomi Negara-negara Asia Pasifik

KAMIS, 10 DESEMBER 2020 | 12:59 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Dampak ekonomi dari konflik di Laut China Selatan akan mempengaruhi negara-negara di Asia Pasifik, bukan hanya mereka yang terlibat konflik.

Sebagai jalur perdagangan global, Laut China Selatan adalah wilayah yang sangat penting bukan hanya untuk negara-negara di Asia, tapi juga Eropa dan Afrika. Setidaknya sepertiga dari pengiriman global senilai 4,8 triliun berada di sana.

Dengan begitu, Biro Riset Ekonomi Nasional Amerika Serikat (AS) meneliti, gangguan yang terjadi di Laut China Selatan bisa mempengaruhi ekonomi global.


Sengketa Laut China Selatan terjadi di antara China, Filipina, Vietna, Brunei, Taiwan, dan Malaysia.

China sendiri mengklaim hampir 90 wilayah tersebut. Beijing bahkan mulai membangun pulau-pulau buatan sejak 2014 yang dikecam oleh komunitas internasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Biro Riset Ekonomi Nasional AS sendiri memodelkan penutupan Selat Malaka antara Malaysia dan Indonesia, serta jalur timur-barat antara Samudra Pasifik dan Hindia melalui Laut China Selatan.

Para peneliti mengatakan, tidak mudah untuk mengubah rute pengiriman melalui Selat Torres ke utara Australia karena terumbu karang dan perairan dangkal yang membuatnya berbahaya bagi kapal kontainer besar.

Dengan begitu, jika terjadi gangguan di Laut China Selatan, maka perdagangan Australia akan berdampak dan ekonominya akan turun antara 1,9 persen hingga 3,1 persen.

Bukan hanya Australia, Korea Selatan dan Jepang juga akan mengalami penurunan yang serupa, seperti dimuat 9News, Kamis (10/12).

Ekonomi Taiwan misalnya, diperkirakan akan menyusut sepertiga, sementara ekonomi Singapura akan turun 22 persen.

Hong Kong, Vietnam, Filipina, dan Malaysia akan mengalami penurunan antara 10 persen dan 15 persen.

Tetapi ekonomi China hanya akan menghadapi penurunan 0,7 persen karena memiliki pasar domestik yang besar dan pelabuhan di luar wilayah konflik.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya