Berita

Menteri Sosial, Juliari Batubara, harus penuhi syarat dulu jika ingin mengajukan Justice Collaborator/Net

Politik

Mensos Juliari Bisa Ajukan Justice Collaborator, Jika...

SELASA, 08 DESEMBER 2020 | 13:03 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Ancaman hukuman mati yang berpotensi didapat Menteri Sosial Juliari P Batubara akibat terlibat korupsi dalam pengadaan Bantuan Sosial bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di Jabodetabek masih terus bergulir.

Berdasarkan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat 2, pelaku tindak pidana korupsi bisa diancam hukuman mati jika melakukan aksinya di tengah kondisi bencana nasional.

Hal inilah yang kemudian memunculkan dugaan kalau Mensos akan mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) untuk menghindar dari ancaman tersebut.


"Ada tiga syarat untuk menjadi Justice Collaborator. Yaitu membongkar atau mengungkapkan sesuatu yang lebih besar, konsisten dengan keterangan dan niat untuk menjadi Justice Collaborator, serta bersedia mengakui perbuatannya," jelas Direktur Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/12).

Nah, kapan JC dapat diberikan kepada Mensos?

"Setelah sidang berjalan. Nanti akan dilihat apakah tersangka ini membuka semua pihak yang terlibat, mengakui kesalahannya, dan memudahkan prsidangan. Tapi kalau pihak pengacara tersangka mencecar saksi-saksi, membantah isi BAP, menyulitkan sidang, ya mana bisa dapat JC," imbuh Gde Siriana.

Artinya, peluang Juliari untuk mengajukan diri sebagai JC tidak semudah membalik telapak tangan. Dia harus bisa memenuhi semua syarat tersebut sebelum mengajukan JC.

"Jadi jangan karena ancaman hukumannya tinggi lalu minta JC. Tapi saat sidang malah sikapnya berbeda," demikian Gde Siriana.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya