Berita

Menteri Sosial, Juliari Batubara, harus penuhi syarat dulu jika ingin mengajukan Justice Collaborator/Net

Politik

Mensos Juliari Bisa Ajukan Justice Collaborator, Jika...

SELASA, 08 DESEMBER 2020 | 13:03 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Ancaman hukuman mati yang berpotensi didapat Menteri Sosial Juliari P Batubara akibat terlibat korupsi dalam pengadaan Bantuan Sosial bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di Jabodetabek masih terus bergulir.

Berdasarkan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat 2, pelaku tindak pidana korupsi bisa diancam hukuman mati jika melakukan aksinya di tengah kondisi bencana nasional.

Hal inilah yang kemudian memunculkan dugaan kalau Mensos akan mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) untuk menghindar dari ancaman tersebut.


"Ada tiga syarat untuk menjadi Justice Collaborator. Yaitu membongkar atau mengungkapkan sesuatu yang lebih besar, konsisten dengan keterangan dan niat untuk menjadi Justice Collaborator, serta bersedia mengakui perbuatannya," jelas Direktur Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/12).

Nah, kapan JC dapat diberikan kepada Mensos?

"Setelah sidang berjalan. Nanti akan dilihat apakah tersangka ini membuka semua pihak yang terlibat, mengakui kesalahannya, dan memudahkan prsidangan. Tapi kalau pihak pengacara tersangka mencecar saksi-saksi, membantah isi BAP, menyulitkan sidang, ya mana bisa dapat JC," imbuh Gde Siriana.

Artinya, peluang Juliari untuk mengajukan diri sebagai JC tidak semudah membalik telapak tangan. Dia harus bisa memenuhi semua syarat tersebut sebelum mengajukan JC.

"Jadi jangan karena ancaman hukumannya tinggi lalu minta JC. Tapi saat sidang malah sikapnya berbeda," demikian Gde Siriana.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya