Berita

Presiden Rusia Vladimir Putin (kedua dari kiri) didampingi oleh Menteri Transportasi Yevgeny Ditrikh (kiri) bertemu dengan para pekerja jalan dalam upacara peluncuran lalu lintas jalan raya federal Tavrida, di Krimea, pada 27 Agustus 2020/Net

Dunia

Majelis Umum PBB Minta Rusia Segera Angkat Kaki Dari Wilayah Krimea

SELASA, 08 DESEMBER 2020 | 07:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Majelis Umum PBB pada hari Senin (7/12) waktu setempat mengadopsi resolusi yang mendesak Rusia untuk segera mengakhiri 'pendudukan sementara' di Krimea, yang diambil alih Moskow pada tahun 2014.

Resolusi  itu dikemukakan oleh 40 negara, termasuk Inggris, Prancis, Jerman dan negara-negara Baltik, serta Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Turki.

Resolusi tersebut berisi desakan agar Federasi Rusia, sebagai Kekuatan pendudukan, segera menarik pasukan militernya dari Krimea dan mengakhiri pendudukan sementara di wilayah Ukraina tersebut tanpa penundaan dan syarat apa pun.


Resolusi tersebut juga meminta Rusia untuk menghentikan semua transfer sistem senjata canggih yang dilakukan oleh Federasi Rusia, termasuk pesawat dan rudal berkemampuan nuklir, senjata, amunisi, serta personel militer ke wilayah Ukraina.

Pertempuran antara pasukan Ukraina dan pasukan yang didukung oleh Rusia telah menewaskan lebih dari 13 ribu orang sejak 2014, ketika Rusia mencaplok Krimea dan pasukan pro-Rusia di timur Ukraina memberontak melawan Kiev.

Di Dewan Keamanan PBB, ketegangan antara Rusia dan negara-negara barat terkait konflik tersebut tetap menjadi fokus tajam, seperti yang ditunjukkan oleh pertemuan informal yang dilakukan oleh Moskow tentang kesepakatan Minsk 2015 antara Ukraina dan Rusia, yang disponsori oleh Prancis dan Jerman pekan lalu.

Berlin dan Paris memicu kemarahan Rusia dengan memboikot pertemuan tersebut, yang digambarkan oleh negara-negara Eropa sebagai platform internasional yang ditawarkan kepada separatis Donbass.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya