Kunjungan Presiden Sisi ke Prancis, disambut Presiden Macron di Istana Elysee/Net
Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menepis tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kunjungannya ke Prancis yang disambut secara meriah oleh Presiden Emmanuel Macron, Senin (7/12), ia menolak tudingan bahwa Mesir adalah negara pelanggar HAM.
"Tidak tepat bagi Anda untuk menampilkan negara Mesir dan segala sesuatu yang dilakukannya untuk rakyatnya dan untuk stabilitas kawasan, sebagai rezim yang menindas," kata Sisi saat konferensi pers di Istana Elysee didampingi Macron, Senin (7/12), seperti dikutip Reuters..
Sisi mengungkapkan agar masyarakat Prancis dan global, tidak perlu merasa takut terhadap Mesir atau memiliki dugaan-dugaan keliru. Sebaliknya, Mesir selalu terbuka dan siap melakukan kerja sama dengan negara-negara lain di tengah gejolak yang terjadi di negara itu.
"Kami tidak memiliki apa pun untuk ditakuti atau dipermalukan, kami adalah bangsa yang berjuang untuk membangun masa depan rakyatnya dalam kondisi yang sangat keras di wilayah yang penuh gejolak," ungkap Sisi.
Selama pemerintahannya, Mesir dan Prancis telah memupuk hubungan ekonomi dan militer yang lebih dekat.
Sisi melakukan kunjungan tiga hari ke Prancis, meskipun harapan untuk memelihara hubungan lebih dekat dibayangi oleh kehebohan atas catatan hak asasi Kairo.
Kedatangannya Sisi ke Prancis disambut dengan parade kavaleri yang melintasi ibu kota Prancis.
Genderang berguling dan terompet meraung-raung saat Pengawal Republik Prancis mengawalnya melalui pusat ibu kota dan menyeberangi Sungai Seine melewati Pont des Invalides.
Macron sendiri mendapat kritikan keras dari kelompok hak asasi manusia karena mengundang Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi ke Prancis di tengah isu penindasan oposisi politik dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Mesir.
Menjelang kedatangan Sisi ke Prancis, kelompok hak asasi manusia Prancis mengecam dan mengeluarkan pernyataan bersama. Mereka mengutuk kemitraan strategis Prancis dengan Mesir.
Di bawah pemerintahan Sisi, Mesir telah menyaksikan tindakan keras yang meluas terhadap kelompok hak asasi manusia dan media independen. Otoritas Mesir dituduh menahan lebih dari 60 ribu tahanan politik sejak Sisi menggulingkan pendahulunya yang terpilih secara demokratis, Mohamed Morsi, dalam kudeta militer 2013.
Mereka yang dipenjara di Mesir termasuk aktivis Palestina-Mesir Ramy Shaath, suami dari warga negara Prancis Celine Lebrun, yang ditahan sejak Juli 2019 atas tuduhan bertindak melawan negara.
