Berita

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo/Net

Nusantara

Ganjar Pranowo: Kalau Ada Korupsi Bansos, Lapor Ke Saya

SENIN, 07 DESEMBER 2020 | 22:19 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Masyarakat diminta aktif melaporkan bila ada indikasi korupsi penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang tidak menginginkan praktik korupsi ada di wilayahnya, terlebih dilakukan oleh bawahannya di Pemprov Jateng.

"Kalau masyarakat menemukan indikasi itu, laporkan ke saya. Kasih data ke saya untuk saya tindaklanjuti. Kalau ada pejabat, khususnya di Pemprov Jateng minta uang, laporkan saya ke sekarang. Ini saya umumkan resmi," kata Ganjar diberitakan Kantor Berita RMOLJateng, Senin (7/12).


Ganjar menegaskan, dirinya sudah memberikan peringatan kepada jajarannya terkait penyaluran dana bansos. Menurutnya, cara belanja anggaran-anggaran yang telah disiapkan sudah melalui mekanisme yang ketat.

"Setiap kita ingin membelanjakan, inspektorat itu punya pintu terakhir untuk me-review dan mengecek satu-persatu. Makanya, kalau ada yang mungut-mungut, tolong sampaikan ke saya," jelasnya.

Ganjar mengaku sudah ada beberapa laporan penyaluran bansos yang tidak benar di tingkat desa. Salah satu contohnya aduan soal perbedaan timbangan bansos yang tidak sama.

Namun demikian, politisi PDIP itu akan terlebih dahulu meminta data valid agar laporan tersebut dapat ditindaklanjuti. Sebab apa yang dilaporkan belum tentu masuk kategori korupsi.

"Kalau timbangannya enggak sama, belum tentu korupsi. Ini saya bela kalau soal ini. Tapi kalau indikasinya masih terjadi di mana-mana dan kemudian ada orang yang meminta kick back, sampaikan ke saya langsung. Akan saya terjunkan inspektorat," tegasnya.

Selain kepadanya, Ganjar mengatakan masyarakat bisa melaporkan kepada aparat penegak hukum jika menemukan indikasi korupsi bansos dari Pemprov Jawa Tengah.

"Kami sangat berkomitmen soal pencegahan korupsi itu. Dan sudah saya sampaikan sejak awal. Kalau ditemukan, ya sanksinya pasti dihukum," pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya