Berita

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo/Net

Nusantara

Ganjar Pranowo: Kalau Ada Korupsi Bansos, Lapor Ke Saya

SENIN, 07 DESEMBER 2020 | 22:19 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Masyarakat diminta aktif melaporkan bila ada indikasi korupsi penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang tidak menginginkan praktik korupsi ada di wilayahnya, terlebih dilakukan oleh bawahannya di Pemprov Jateng.

"Kalau masyarakat menemukan indikasi itu, laporkan ke saya. Kasih data ke saya untuk saya tindaklanjuti. Kalau ada pejabat, khususnya di Pemprov Jateng minta uang, laporkan saya ke sekarang. Ini saya umumkan resmi," kata Ganjar diberitakan Kantor Berita RMOLJateng, Senin (7/12).


Ganjar menegaskan, dirinya sudah memberikan peringatan kepada jajarannya terkait penyaluran dana bansos. Menurutnya, cara belanja anggaran-anggaran yang telah disiapkan sudah melalui mekanisme yang ketat.

"Setiap kita ingin membelanjakan, inspektorat itu punya pintu terakhir untuk me-review dan mengecek satu-persatu. Makanya, kalau ada yang mungut-mungut, tolong sampaikan ke saya," jelasnya.

Ganjar mengaku sudah ada beberapa laporan penyaluran bansos yang tidak benar di tingkat desa. Salah satu contohnya aduan soal perbedaan timbangan bansos yang tidak sama.

Namun demikian, politisi PDIP itu akan terlebih dahulu meminta data valid agar laporan tersebut dapat ditindaklanjuti. Sebab apa yang dilaporkan belum tentu masuk kategori korupsi.

"Kalau timbangannya enggak sama, belum tentu korupsi. Ini saya bela kalau soal ini. Tapi kalau indikasinya masih terjadi di mana-mana dan kemudian ada orang yang meminta kick back, sampaikan ke saya langsung. Akan saya terjunkan inspektorat," tegasnya.

Selain kepadanya, Ganjar mengatakan masyarakat bisa melaporkan kepada aparat penegak hukum jika menemukan indikasi korupsi bansos dari Pemprov Jawa Tengah.

"Kami sangat berkomitmen soal pencegahan korupsi itu. Dan sudah saya sampaikan sejak awal. Kalau ditemukan, ya sanksinya pasti dihukum," pungkasnya.

Populer

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

UPDATE

Jokowi Sedang Menciptakan Musuh Sendiri Lewat Keliling Indonesia

Minggu, 31 Mei 2026 | 08:17

Jemaah Haji Indonesia Diminta Tertib Menanti Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Minggu, 31 Mei 2026 | 07:44

Turun Gunung Jokowi untuk Gendong Gibran dan Kaesang

Minggu, 31 Mei 2026 | 07:37

Hari Raya Waisak, CFD Jakarta Diliburkan Sementara

Minggu, 31 Mei 2026 | 07:15

IPC TPK Perkuat Konektivitas Perdagangan Indonesia-China

Minggu, 31 Mei 2026 | 06:45

Paradoks Kekayaan Nasional

Minggu, 31 Mei 2026 | 06:23

Polda Jateng Izinkan Personel Tembak Begal di Tempat

Minggu, 31 Mei 2026 | 06:09

Anatomi Pembangunan Kapal Ideal

Minggu, 31 Mei 2026 | 05:41

BGN Tidak Pernah Menunjuk Calo Terkait Pembangunan SPPG

Minggu, 31 Mei 2026 | 05:21

KPK Diminta Jelaskan Arah Pengembangan Kasus Blueray Cargo

Minggu, 31 Mei 2026 | 05:04

Selengkapnya