Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Agustyati/Net
Sikap pemerintah yang tidak meninjau ulang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 kembali dikritik Perkumpulan Pemilu Untuk Demokrasi (Perludem).
Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Agustyati mengatakan, pihaknya menyayangkan pemerintah tetap melanjutkan Pilkada meski kondisi Covid-19 kian mengganas.
"Proses pilkada terus berjalan di tengah angka infeksi Covid-19 yang terus bertambah signifikan. Terbaru, penambahan kasus baru per hari secara nasional sudah menyentuh angka 8.000 orang," ujar Perempuan yang kerap disapa Ninis ini dalam siaran pers yang diterima
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (5/12).
"Kondisi ini jelas mengkhawatirkan. Apalagi di tengah kondisi tersebut, Pemerintah, DPR, dan KPU juga tidak menunjukkan gelagat untuk meninjau melanjutkan tahapan Pilkada 2020," sambungnya.
Karena kondisi tersebut, Perludem mendesak pemerintah untuk melakukan beberapa hal. Satu hal yang terpenting adalah membuka data kasus Covid-19 yang ada di daerah-daerah yang menyelenggarakan Pilkada.
"Mendesak kepada Pemerintah, terutama Satgas Penanangan Covid-19 untuk menyampaikan data terbaru yang lebih rinci dan detail terkait penanganan Covid-19, khususnya di 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada," ucap Ninis.
Selain itu, pemerintah bersama-sama dengan penyelenggara Pemilu bisa memastikan Pilkada 2020 berjalan sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku, baik terkait dengan integritas dan kualitas pemilu maupun pencegahan penularan Covid-19.
"Langkah-langkah tegas dan tepat perlu untuk diambil, agar tahapan pilkada yang terus berlanjut tidak menjadi titik penyebaran Covid-19. Termasuk juga potensi kerumunan massa yang berpotensi menjadi titik penyebaran Covid-19 di TPS," demikian Khoirunnisa Agustyati.
