Berita

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo/Net

Politik

Jelang Pilkada Serentak, 18.629 Calon Pemilih Belum Punya E-KTP

SABTU, 05 DESEMBER 2020 | 15:09 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memerintahkan pemerintah kabupaten kota untuk memprioritaskan warga yang belum mendapatkan e-KTP.

Pasalnya, sebanyak 18.629 calon pemilih di Jawa Tengah, menjelang Pilkada serentak belum mendapatkan e-KTP.

Ganjar mengungkapkan, dirinya mendapat laporan dari Ketua KPU Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat, yang mengatakan bahwa terdapat total 18 ribu lebih DPT yang belum peroleh e-KTP.


"Ini krusial, menjelang Pilkada mereka belum punya e-KTP. Saya minta ini diprioritaskan," kata Ganjar dikutip Kantor Berita RMOLJateng, Sabtu (5/12).

Menurut Ganjar, dari jumlah tersebut di atas, dua wilayah terbanyak yakni Klaten sebanyak 10.777 dan Kota Semarang sebanyak 2.793. Kemudian Purbalingga 324, Kebumen 704, Purworejo 44, Wonosobo 172, Boyolali 74, Sukoharjo 48.

Setelah itu, Wonogiri 739, Sragen 391, Grobogan 158, Blora 56, Rembang 190, Demak 90, Kab Pekalongan 199. Lalu, Kabupaten Semarang 229, Kendal 263, Pemalang 279, Kota Magelang 390, Kota Surakarta 169, dan Kota Pekalongan 540.

"Saya minta mereka cek dan lapor ke gubernur. Saya minta ada perkembangan setiap hari," tegasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya