Berita

Sandiaga Uno/Net

Politik

Sandi Cerdas Tolak Tawaran Menteri Jokowi, Setidaknya Inilah 3 Kecerdasan Mantan Cawapres Itu

SABTU, 05 DESEMBER 2020 | 11:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno dikabarkan kembali menolak tawaran menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo.

Sandi menolak menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) menggantikan rekan sepertainya Edhy Prabowo yang terjerat kasus korupsi ekspor benur.

Sebelumnya, di awal-awal penyusunan kabinet, Sandi juga sudah menolak gabung kabinet.


"Ketidaksediaan Uno menjadi pengganti Edhy adalah pilihan cerdas," kata pemerhati politik, M. Rizal Fadillah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (5/12).

Alasan pertama, di samping bidang kelautan dan perikanan bukan core bisnis Sandi selama ini, artinya bukan the right job, juga marwah dirinya tetap terjaga.

"Menempati posisi rekan separtai yang menjadi pesakitan urusan korupsi meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Fungsi Sandiaga menjadi bengkel reparasi semata," sebut Rizal Fadillah.

Faktor lain adalah, masuknya Sandi ke kolam kabinet di pemerintahan yang goyah adalah langkah "bunuh diri". Terlalu keras sorotan dan kekecewaan publik pada pemerintahan Jokowi.

"Tak akan tertolong oleh sebagus-bagusnya kerja seorang Sandiaga Uno. Sebaliknya Uno akan ikut tercemar," ujar Rizal Fadillah.

Alasan ketiga, masih penilaian Rizal Fadillah, masuknya Sandi jadi menteri Jokowi sama saja dengan mengambil jalan hancur-hancuran.

"Capres dan cawapres menjadi menteri pesaing adalah preseden terburuk dalam ketatanegaraan Indonesia. Masa depan Prabowo-Sandi dipastikan suram atau gelap gulita," tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya