Ilustrasi nelayan tradisional/Net
Posisi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus segera diisi oleh menteri definitif, tak hanya sekadar ad interim atau bahkan pelaksana tugas (Plt).
Menurut Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan, Riyono, kasus dugaan suap yang terjadi di KKP harus menjadi catatan serius bagi kebinet Presiden Joko Widodo. Bila terlibat korupsi, seorang menteri dipastikan telah gagal.
"Dunia kelautan dan perikanan berduka atas tragedi OTT Menteri KKP. Ini menjadi warning bagi semua pejabat jangan bermain dengan amanah melayani nelayan," kata Riyono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (4/12).
Ia kemudian menyoroti penunjukan Menteri KKP
ad interim Luhut Binsar Pandjaitan oleh Presiden Jokowi yang kemudian kembali menunjuk Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai Plt. Menteri KKP.
Penunjukan tersebut dinilai kurang tepat mengingat dari sisi manajemen, presiden punya hak prerogatif untuk segera menunjuk pengganti posisi Menter KKP yang baru.
"Kenapa Pak Jokowi tidak segera menunjuk menteri definitif? Rasanya presiden memiliki semuanya untuk segera berkonsolidasi melakukan penunjukan Menteri Kelautan dan Perikanan definitif," lanjut Riyono.
Penunjukan Menteri Yasin Limpo sebagai Plt juga bisa menggangu kinerja Menteri Pertanian. Jika Menteri Pertanian dibebani tugas di sektor kelautan dan perikanan, tentu tidak akan fokus dalam bekerja.
"Sektor kelautan perikanan saat ini sedang banyak PR yang harus segera ditangani seperti nilai tukar nelayan, kebijakan ekspor lobster yang membuat jejak hitam di KKP, revisi 29 permen era Susi yang dikerjakan Edhy Prabowo dan banyak ditunggu oleh dunia usaha perikanan,
illegal fishing di kawasan Natuna oleh nelayan asing yang tak jera," urainya.
Poros maritim dunia yang didengungkan Presiden Jokowi saat ini nyaris tidak terdengar. Bagi Riyono, percepatan penunjukan Menteri KKP harusnya bisa kembali fokus mengurus laut dan perikanan sebagai pilar kebangkitan ekonomi nasional.
"KKP harus kembali fokus menjadikan kesejahteraan nelayan sebagai ruh utama pembangunan kelautan nasional, 50% penduduk miskin kita ada di pedesaan dan pesisir," demikian Riyono.
