Bukan Soal Aturan, Kenaikan Gaji Anggota DPRD DKI Di Tengah Pandemi Sangat Tidak Etis

Usulan kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta tahun 2021 dinilai tidak tepat. Wacana kenaikan gaji politisi Kebon Sirih yang angkanya terbilang cukup fantastis dinilai tidak etis di tengah krisis pandemi Covid-19.

Anggota DPRD DKI diusulkan naik gaji pada 2021 mendatang. Tidak tanggung-tanggung, nilai total gaji per tahun yang masuk ke kantong anggota dewan bakal mencapai Rp 8,38 miliar.

Ketua Dewan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019, Sultan Rivandi mengatakan, para pejabat harusnya sadar bahwa kondisi sedang sulit, kemiskinan bertambah, pengangguran meningkat, dan daya beli masyarakat rendah.

"Artinya apa? Semua orang sedang dalam keadaan krisis akibat pandemi. Kalau justru anggota DPRD naik gaji, ini adalah bentuk pengkhianatan," ujar Sultan dalam keterangannya, Jumat (4/12).

Apapun rasionalisasi atau alasan yang dilontarkan atas wacana kenaikan gaji itu, Sultan sangat tidak setuju. Karena menurutnya, bernegara bukan hanya sekedar persoalan boleh atau tidak, tapi apakah etis atau tidak.

"Menjadi pejabat bukan hanya sekedar soal sesuai aturan atau tidak, tapi juga soal baik atau tidak. Harus ada landasan etis yang harus ditegakkan. Dan kenaikan gaji pejabat di tengah kondisi rakyat yang sengsara adalah akrobat politik yg buruk," ujar Sultan yang juga sempat menjadi penggerak mahasiswa pada aksi "Reformasi Dikorupsi".

Ditambahkannya, masyarakat ibukota terutama kalangan mahasiswa harus menolak rencana kenaikan gaji itu.

"Masyarakat sudah seharusnya melakukan gelombang penolakan agar pengalokasian anggaran daerah bisa terserap dengan hal-hal yang lebih bermanfaat dan dapat dirasakan oleh rakyat," tutup Sultan.