Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil/Net
Benny Wenda yang merupakan warganegara asing menyatakan telah membentuk pemerintahan sementara di Papua Barat.
Benny Wenda adalah pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat.
Tidak sampai di situ, Benny Wenda juga mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara Papua Barat.
Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menilai, apa yang dilakukan Benny Wenda itu sebetulnya bisa saja menagih janji Presiden Joko Widodo pada saat kampanye Pilpres 2019 kepada rakyat di tanah Papua.
"Boleh jadi Benny sedang cari perhatian dengan memanfaatkan tanggal 1 Desember. Karena itu, Presiden perlu mencermatinya secara serius dan mendalam. Sebab, saat Pilpres 2019 lalu, Jokowi menang telak di Papua. Pertanyaannya, apakah ada janji Presiden kepada rakyat Papua saat itu yang tidak diketahui oleh publik," ucap Nasir ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (3/12).
Legislator PKS dari Aceh ini menambahkan, secara logika, jika Presiden Jokowi menang di Papua, maka seharusnya orang Papua akan ikut kebijakan nasional yang digagas oleh sang presiden.
Namun faktanya, yang terjadi justru malah sebaliknya, orang Papua menuntut kemerdekaan.
"Kenyataannya, ada gejolak di Papua dan keinginan mereka untuk menentukan nasib sendiri. Bahkan tersiar kabar mereka akan menolak perpanjangan otsus di Papua," ujar Nasir Djamil.
Karena itu, menurut Nasir Djamil, Presiden Jokowi perlu diundang oleh DPR untuk digelar rapat konsultasi soal Papua.
