Berita

Presidium KAMI, Gatot Nurmantyo, saat mengisi acara Dialog Nasional, Rabu (2/12)/Repro

Politik

Gatot Nurmantyo: Akar Persoalan Di Papua Masalah Keadilan

KAMIS, 03 DESEMBER 2020 | 07:11 WIB | LAPORAN: FADZRI TRY UTAMA

Persoalan yang terjadi di Papua Barat tidak bisa dilepaskan dari aspek keadilan. Setiap warga negara mesti dilindungi dan diperlakukan secara adil dan beradab sebagaimana tertuang dalam Pancasila.

Demikian disampaikan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia KAMI, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, dalam acara "Dialog Nasional 100 Ulama dan Tokoh" yang disiarkan secara streaming melalui Front TV, Rabu (2/12).

"Di Papua itu masalah keadilan, di Papua Barat," ujar Gatot Nurmantyo.


Menurut mantan Panglima TNI ini, gerakan separatisme Papua Barat pimpinan Benny Wenda yang mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa kemarin (1/12) adalah bentuk rasa frustrasi.

"Kalau keadilan ada, mereka tetap dilindungi, tiap-tiap manusia diperlakukan sama secara adil dan beradab, tidak mungkin itu terjadi. Selama 70 tahun, tidak bisa seperti itu, bisa terjadi damai-damai saja," sambungnya.

Atas dasar itu, Gatot menyebut revolusi akhlak yang diusung Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, diperlukan dalam rangka menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh warga negara.

Hal itu juga selaras dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dengan gerakan moral berlandaskan Pancasila.

"Nah inilah perlunya revolusi akhlak karena sudah parah, mengubah keburukan menjadi kebaikan," tuturnya.

"Saya sangat menghormati acara (Dialog Nasional 100 Ulama dan Tokoh) ini karena telah menggagas tema yang sangat penting. Sebagai gagasan yang sejalan dengan KAMI yang melaksanakan gerakan moral. Saya pikir kita perlu sama-sama dukung, bersinergi semua komponen bangsa untuk tujuan yang sama, mengawasi derita bangsa," demikian Gatot Nurmantyo.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

RUU Koperasi Diusulkan Jadi UU Sistem Perkoperasian Nasional

Rabu, 17 Desember 2025 | 18:08

Rosan Update Pembangunan Kampung Haji ke Prabowo

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:54

Tak Perlu Reaktif Soal Surat Gubernur Aceh ke PBB

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:45

Taubat Ekologis Jalan Keluar Benahi Kerusakan Lingkungan

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:34

Adimas Resbob Resmi Tersangka, Terancam 10 Tahun Penjara

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:25

Bos Maktour Travel dan Gus Alex Siap-siap Diperiksa KPK Lagi

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:24

Satgas Kemanusiaan Unhan Kirim Dokter ke Daerah Bencana

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:08

Pimpinan MPR Berharap Ada Solusi Tenteramkan Warga Aceh

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:49

Kolaborasi UNSIA-LLDikti Tingkatkan Partisipasi Universitas dalam WURI

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:45

Kapolri Pimpin Penutupan Pendidikan Sespim Polri Tahun Ajaran 2025

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:42

Selengkapnya