Berita

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Net

Politik

Penggerudukan Rumah Ibunda Mahfud Tidak Tepat, Ketua DPD RI: Masyarakat Bisa Tabayyun Dengan Pemerintah

RABU, 02 DESEMBER 2020 | 18:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak semua pihak untuk tabayyun dalam menyikapi perbedaan pendapat.

Ajakan LaNyalla tersebut terkait penggerudukan sekelompok orang terhadap rumah Ibunda Menko Polhukam Mahfud MD, Siti Khotijah di Pamekasan, Madura.

"Bila memang ada perbedaan pendapat, masyarakat bisa melakukan tabayyun dengan pemerintah. Jangan melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain," ujar LaNyalla di Jakarta, Rabu (2/12).


Sekelompok orang mendatangi rumah ibu Mahfud yang sudah berusia 90 tahun. Selain ibu Mahfud, di rumah tersebut juga terdapat kakak Mahfud yang berusia 70 tahun beserta dua perawat dan pekerja rumah tangga.

Dari pengakuan keluarga, Ibu Mahfud sempat merasa ketakutan saat rumahnya digerebek sekelompok massa yang mencari Mahfud. Puluhan orang itu menyampaikan aspirasinya yang tidak setuju dengan pernyataan Mahfud MD terkait Imam Besar FPI Habib M. Rizieq Shihab.

"Kita harus menghormati orang tua. Bila memang ada ketidaksetujuan dengan Pak Mahfud, bisa disampaikan lewat cara-cara yang lebih sesuai. Tidak dengan mendatangi kediamannya, apalagi di rumah Ibunda Pak Mahfud yang sudah sepuh," tutur LaNyalla.

Senator asal Dapil Jawa Timur itu mengajak tokoh masyarakat dan tokoh agama, khususnya yang berada di Madura, agar merangkul masyarakat. Dengan demikian, kata LaNyalla, tidak terjadi lagi peristiwa serupa.

"Saya mengajak para alim ulama, habaib, dan kiai-kiai untuk mengimbau umatnya untuk menekankan tabayyun. Gunakan sarana yang ada, termasuk kami para senator apabila ada ketidakpuasaan terhadap pemerintah," ucapnya.

DPD memastikan akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Masyarakat bisa menggunakan saluran para anggota DPD, sebagai perwakilan daerah masing-masing.

"Para senator pasti akan hadir untuk rakyat. Oleh karena itu, sampaikan aspirasi lewat perwakilan DPD yang ada daerah. Kami pasti akan sampaikan kepada pemerintah supaya bisa kita carikan solusi bersama," demikian LaNyalla.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya