Berita

Protes petani di India/Net

Dunia

Pemerintah India Ajak Petani Berembuk, Bahas UU Baru Yang Jadi Target Aksi Protes

SELASA, 01 DESEMBER 2020 | 14:13 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah India mengundang para petani untuk bertemu guna menghentikan aksi protes akibat UU baru.

Undangan tersebut disampaikan melalui surat yang dikirim ke 32 serikat petani pada Selasa (1/12).

Sanjay Agrawal dari Kementerian Pertanian dan Kesejahteraan Petani mengatakan, petani harus membahas tuntutannya dengan menteri dan pejabat pemerintah, alih-alih menggelar aksi protes di jalanan.


Pada awalnya, Menteri Pertanian dan Kesejahteraan Petani Narendra Singh Tomar mengatakan, pertemuan akan dilakukan pada Kamis (26/11), namun diundur.

Sejak pekan lalu, para petani menggelar aksi protes besar-besaran di sejumlah wilayah untuk menuntut pemerintah membatalkan UU baru yang dianggap tidak mensejahterakan petani.

Dalam UU baru, pemerintah tidak akan lagi menjamin harga minimal produk pertanian yang dikhawatirkan membuat para petani kecil kalah saing.

Di perbatasan Singhu Delhi, para petani menggelar protes dengan membawa truk, bus, hingga traktor yang membuat jalan raya lumpuh.

Kemarin, Senin (30/11), Perdana Menteri Narendra Modi menolak seruan untuk mencabut reformasi pertanian, dan mengatakan UU baru akan menguntungkan mereka.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya