Demonstran dari Aliansi Rakyat Waras Hukum/RMOL
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk memeriksa dua politisi asal Partai Gerindra dan Partai Golkar yang diduga mendapatkan izin ekspor benih lobster yang menjerat Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan.
Desakan itu disampaikan oleh demonstran Aliansi Rakyat Waras Hukum (Arwah) saat menggelar aksi unjuk rasa, di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa siang (1/12).
Koordinator aksi Arwah, Yanto mengatakan, dua politisi yang mereka maksud adalah Andi Iwan Darmawan Aras dari Partai Gerindra, dan Eka Sastra dari Partai Golkar.
"Kami mendesak KPK untuk segera memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap politikus Partai Golkar, Eka Sastra yang diduga melakukan suap sebanyak 200 ribu dolar AS kepasa Staf khusus Edhy Prabowo demi memperoleh izin ekspor benur," ujar Yanto saat orasi di atas mobil komando.
Karena menurut Yanto, Andi Iwan dan Eka Sastra merupakan pemilik PT Maradeka Karya Semesta (MKS) yang diduga mendapatkan izin ekspor benih lobster.
Perusahaan tersebut kata Yanto, diduga telah melakukan ekspor benih lobster sebanyak 106.850 ekor ke Vietnam sejak Juli hingga September 2020.
"Padahal PT Maradeka Karya Semesta ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai ekspor benur tersebut," tegas Yanto.
Selain itu sambung Yanto, kasus dugaan korupsi ekspor benur ini juga diduga melibatkan hampir 80 persen eksportir dan pejabat tinggi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"KPK harus bekerja secara profesional dan objektif dalam penuntasan kasus ini sehingga semua diperlakukan sama dihadapan hukum tanpa ada tebang pilih," pungkasnya.
