Berita

Prabowo Subianto dianjurkan tinggalkan koalisi dan menjadi pengawas jalannya pemerintahan/Net

Politik

Prabowo Subianto Harus Lakukan Evaluasi Dan Kemudian Hengkang

SELASA, 01 DESEMBER 2020 | 10:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Usai penetapan tersangka Menteri KKP, Edhy Prabowo, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus ekspor benih lobster (benur), Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, hingga kini masih belum muncul ke hadapan publik.

Hal ini tentu memunculkan tanda tanya besar di masyarakat. Apa alasan utama yang membuat Prabowo tak kunjung menampakkan dirinya?

Nah, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, Prabowo belum berani tampil di hadapan publik lantaran takut menjadi perbincangan yang tidak menguntungkannya.


Terlebih, Menteri Pertahanan itu pada momentum Pilpres 2019 lalu paling keras bicara antikorupsi.

"Belum muncul karena bisa saja jika muncul akan jadi bulan-bulanan media dan publik. Karena apa yang dikampanyekan dulu di Pilpres mengenai orang dekat dan partainya. Dan jika muncul juga, arah angin masih tak menguntungkannya," analisis Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Selasa (1/12).

Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, sudah seharusnya Prabowo melakukan evaluasi terhadap diri dan kadernya.

"Harusnya melakukan evaluasi total bagi diri dan partainya. Edhy Prabowo terlalu berani, jorok, dan vulgar dalam memberikan proyek ke kader-kader partainya sendiri," tuturnya.

Bahkan bila perlu, selaku pucuk pimpinan partai Gerindra, Prabowo hengkang dari koalisi, karena Gerindra akan lebih baik jika tetap berada di luar pemerintahan.

"Lebih baik hengkang. Agar Gerindra ada di luar pemerintahan. Agar bersama-sama rakyat untuk mengingatkan pemerintah ketika pemerintah salah jalan," demikian Ujang Komarudin.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Menhub Prioritas Program dan Anggaran untuk Tingkatkan Keselamatan Transportasi

Rabu, 24 Juni 2026 | 21:51

DPR Yakin Potongan Aplikasi 8 Persen Bikin Driver Makin Sejahtera

Rabu, 24 Juni 2026 | 21:48

Kuasa Hukum Pertanyakan Status Tersangka Raudi Akmal

Rabu, 24 Juni 2026 | 21:25

Nasib Ribuan Pekerja Moker Freeport Diadukan ke Kementerian HAM

Rabu, 24 Juni 2026 | 21:09

Gus Yaqut Dibantarkan ke Rumah Sakit Polri

Rabu, 24 Juni 2026 | 20:58

Dirjen Imigrasi Paparkan Tiga Pilar Penguatan Perbatasan Indonesia di Siem Reap

Rabu, 24 Juni 2026 | 20:29

Legislator Golkar Apresiasi Dividen PT Telkom Tertinggi

Rabu, 24 Juni 2026 | 20:15

Connie Minta Jokowi Diadili Terkait Kebijakan IKN

Rabu, 24 Juni 2026 | 20:12

Kuliner Potensi Perkuat Pariwisata di Kancah Internasional

Rabu, 24 Juni 2026 | 19:53

Harta Kekayaan Menperin Agus Gumiwang Naik 23,2 Persen, Utang Nyaris Rp100 Miliar

Rabu, 24 Juni 2026 | 19:51

Selengkapnya