Berita

Ilustrasi buzzer/Net

Politik

Bukannya Untung, Buzzer Pro Pemerintah Justru Bikin Jokowi-Maruf Buntung

SENIN, 30 NOVEMBER 2020 | 21:52 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Keberadaan buzzer yang makin marak di media sosial perlu ditertibkan. Sebab adanya buzzer di media sosial dinilai hanya menimbulkan kegaduhan yang merugikan pemerintah.

"Saya mendukung segera dibubarkan para buzzer yang membuat resah masyarakat. Selama ini mereka bikin gaduh di medsos (media sosial) seperti postingan video Abu Janda yang memplesetkan lagu Keong Racun untuk menyindir Imam Besar Habib Rizieq Shihab," kata pegiat media sosial Darmansyah dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/11).

Salah satu bentuk penertiban buzzer, kata Darmansyah, yakni dengan penghapusan akun media sosial mereka, seperti akun Facebook, Instagram, dan Twitter. Sebab ia khawatir bila keberadaan buzzer dibiarkan, maka akan berdampak buruk bagi pemerintahan yang saat ini berkuasa.


"Dampaknya, pemerintahan Jokowi-Maruf akan tidak disukai oleh rakyat banyak," jelasnya.

Terlebih menurut pengamatan Darmansyah, keberadaan para buzzer pembuat gaduh itu dekat dengan pemerintah. Bila dibiarkan, buzzer pro pemerintah ini bisa berbuat semaunya dengan menyerang lawan yang tidak sependapat dengan pemerintahan Jokowi.

"Selama ini para buzzer tidak ditindak. Bahkan dipanggil untuk dimintai keterangan saja terkait postingannya di medsos pun tidak pernah," sesalnya.

"Saya meminta agar para warganet untuk beramai-ramai klik blokir akun para buzzer. Hal itu dilakukan agar pihak medsos dapat menutup selamanya para akun buzzer," tandasnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya