Berita

Sekretaris Umum FPI Munarman/Repro

Politik

Tak Minat Jadi Parpol, Munarman: FPI Berpolitik Nonkekuasaan, Bukan Untuk Cari Kursi

SENIN, 30 NOVEMBER 2020 | 20:43 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tak ada niatan organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) untuk berubah menjadi partai politik.

Sekertaris Umum FPI Munarman mengatakan, FPI pada dasarnya memang berpolitik. Namun politik yang dilakukan FPI bukan semata-mata untuk mendapatkan kursi di parlemen maupun posisi di pemerintahan.

“Kalau dalam pengertian politik nonkekuasan, ya. Artinya kami melakukan apa yang sudah dicatat oleh publik itu bukan untuk meraih simpati atau mendapatkan kursi," kata Munarman dalam wawancaranya bersama Akbar Faizal yang dikutip redaksi dari akun YouTubenya, Senin malam (30/11).


Ia pun mencontohkan manuver politik yang dilakukan FPI seperti pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 lalu.

“Dalam konteks Pilpres 2019, kami memilih pasangan, iya. Tapi bukan untuk kepentingan kita sendiri,” imbuhnya.

Munarman mengatakan, FPI mendukung sejumlah partai politik dan calon pemimpin baik di tingkat daerah maupun nasional semata-mata untuk menawarkan program yang sesuai dengan visi dan misi FPI.

“Jadi kami minta kepada Anies (Pilkada 2017), kenapa kita dorong? Karena kita lihat melalui Anies kita bisa berharap supaya, misalnya saham Pemprov di pabrik bir dicabut karena bercampur dengan APBD, kemudian (penutupan) tempat-tempat hiburan,” bebernya.

Akan tetapi, mengenai usulan beberapa pihak yang menginginkan FPI menjadi partai politik, sejauh ini pihaknya belum mengarah ke sana. Politik yang dijalankan FPI saat ini sekadar memberikan visi misi dan pandangan yang patut didengar seorang pemimpin daerah maupun pemimpin negara.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya