Berita

Ilustralia/Net

Dunia

Australia Tercekik Oleh Pajak Impor China, Partai Buruh Di Canberra Minta Beijing Buka Dialog Atau Akan Lapor WTO

SENIN, 30 NOVEMBER 2020 | 10:33 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Australia bersiap-siap untuk memanggil wasit perdagangan dunia terkait pemberlakuan pajak impor baru yang ditetapkan pemerintah China pada anggur Australia. Besarnya pajak itu dianggap terlalu berlebihan setelah pemberlakuan tarif jelai (gandum) yang tinggi pada Mei lalu.

Sengketa jelai antar negara ini kemungkinan akan berakhir di hadapan Organisasi Perdagangan Dunia.

“Ini adalah masalah otoritas China untuk menjelaskan apa yang mendorong pemberlakuan ini,” kata Menteri Perdagangan Simon Birmingham, seperti dikutip dari 9News, Senin (30/11).


Pemerintah yakin, akar penyebab bertambahnya daftar larangan impor China bukanlah tentang aturan perdagangan, tetapi tentang daftar ‘keluhan’ dengan Canberra.

Menurut daftar yang disampaikan oleh pejabat kedutaan China kepada 9News baru-baru ini, keluhan China terhadap Australia di antarnya adalah memblokir pemerintah China untuk membeli bisnis negara itu dengan alasan keamanan nasional, melarang raksasa telekomunikasi Huawei dari peluncuran nirkabel generasi berikutnya, mengesahkan undang-undang campur tangan asing, dan menyerukan penyelidikan tentang asal-usul Covid-19.

“Kami melihat China jauh lebih agresif atau tegas dalam hal cara dia terlibat dengan dunia,” kata Birmingham.

Pimpinan Partai Buruh, Jason Clare setuju dengan pendapat tersebut.

“Saya pikir China harus mengangkat telepon. Kita seharusnya tidak mencampurkan perdagangan dan politik,” katanya.

Partai Buruh percaya, bagaimanapun, bahwa pemerintah masih memiliki kekuatan untuk memperbaiki hubungan tersebut.

“Perdana Menteri mengatakan perlu ada diskusi yang jujur antara China dan Australia,” kata Clare, seraya menambahkan, “Saya ingin tahu: tindakan apa yang telah diambil Perdana Menteri untuk melakukan diskusi yang jujur itu?”

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya