Pembangunan ekonomi Garut Selatan mendapatkan dukungan penuh dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) PPSA XXI.
Di dalam Sidang Terbuka Senat Universitas Garut (Uniga) dengan agenda wisuda, Sabtu (29/11), IKAL PPSA XXI ikut menandatangani dokumen kerjasama dengan Uniga, PT Pasopati Agri Sejahtera (PT PAS), dan masyarakat petani Desa Cikelet, Garut Selata.
Ketua IKAL PPSA XXI, Komjen (Purn) Arif Wachjunadi dalam sambutan berharap dukungan tersebut dapat menggerakan secara nyata perekonomian Garut Selatan sehingga dapat menaikkan taraf hidup masyarakat setempat. Anggota IKAL PPSA XXI juga siap turun langsug ke lapangan untuk membantu masyarakat Garut Selatan.
IKAL PPSA XXI ikut dalam kerjasama tersebut karena Rektor Uniga, Abudssy Syakur Amin, adalah salah seorang anggota IKAL PPSA XXI.
Naskah kerjasama ditandatangani Rektor Uniga Abudssy Syakur Amin, Brigjen TNI (Purn) Rusiadi yang mewakili PT PAS, dan Mmasyarakat Petani Desa Cikelet yang diwakili Ayi Priatna.
Bupati Garut Rudi Gunawan dan Komjen (Purn) Arif Wachjunadi yang menyaksikan juga ikut membubuhkan tandatangan.
Kerjasama pembangunan ekonomi seperti ini sesuai harapan Bupati Garut Rudi Gunawan yang diungkapkan dalam pidatonya.
Rudi Gunawan menjelaskan, meski telah lepas dari cap sebagai daerah tertinggal pada tahun 2015, Garut kesulitan mendatangkan investor. Salah satu alasan utamanya adalah sebagian besar tanah di Garut dikuasai BUMN dan perusahaan swasta. Akibatnya untuk membebaskan tanah 1 ha saja, pemerintah Garut mengalami kesulitan.
Secara detil Rudi Gunawan menjelaskan, luas Kabupaten Garut sebesar 300.000 ha. Sebanyak 85.000 dikuasai Perum Perhutani, 40.000 ha dikuasai oleh perkebunan swasta dan negara. Hanya sekitar separuh luas tanah Kabupaten Garut yang dikuasai masyakarat.
"Bukti nyata pemerintah Garut mengalami kesulitan adalah ketika terjadi banjir bandang. Pemerintah sulit melakukan pengalihan. Tidak bisa karena tanah sekitar milik PTPN XII. Kami meminta 1 ha tanah saja sulit sekali dan harus ke menteri, sementara masyarakat membutuhkan hunian sekalipun sementara saja. Sementara UU 39/2014 tentang Perkebunan memberi opsi masyarakat memanfaatkan perkebunan di satu wilayah," tegas Bupati Garut.
Merespon penjelasan Bupati Garut tersebut, Deputi Pengkajian Lemhannas yang juga anggota IKAL PPSA XXI, Reni Mayerni, dalam kesempatan itu mengatakan, salah satu yang harus dilakukan adalah memeriksa Hak Guna Usaha (HGU) dari tanah-tanah yang dikuasai BUMN dan swasta.
Menguji Integritas Pasca Wisuda
Dalam acara kerjasama dan wisuda itu hadir pula Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar, yang juga anggota IKAL PPSA XXI.
Dalam orasi ilmiahnya, Lili Pintauli mengatakan setelah diwisuda momentum yang dihadapi wisudawan adalah terjun ke tengah masyarakat untuk membaktikan diri bagi kepentingan nusa dan bangsa.
"Hanya saja perlu diingat adalah ketika bekerja kejujuran dan integritas Anda akan diuji. Beberapa hari ini, bangsa Indonesia menyaksikan beberapa berita OTT kepada para pejabat yang terbukti korupsi. Korupsi adalah bentuk nyata tidak kemampuan seseorang dalam menjaga kejujuran dan integritasnya sebagai pejabat negara,†ujarnya.
“Kami tidak menginginkan para lulusan UNIGA mengikuti perilaku para pejabat yang memalukan serta memprihatinkan tersebut,†sambung Wakil Ketua KPK.
Adapun Rektor Uniga Abdussy Syakur menjelaskan bahwa Covid-19 mengajarkan kepada bangsa Indonesia cara bertahan hidup di masa sulit sementara sudah tidak mungkin berharap pada negara lain.
"Kata kuncinya adalah sinergi secara nyata. Dan kita secara lebih fokus bagainana lulusan UNIGA dapat siap kerja mjnimal di daerahnya dan berguna bagi negara," ujar Syakur.
Hadir dalam acara tersebut, anggota IKAL PPSA XXI lainnya, seperti Mayjen TNI Hipdizah, Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, Brigjen TNI Herianto Syahputra, Lina SE, AM Putut Prabantoro, Muhammad Hanafi, Caturida Meiwanto Doktoralina, Anang Sutono, dan Tuan Guru Abah Udin.
