Berita

Anton Tabah/Net

Politik

Bima Arya Desak HRS Tes Covid-19 Ulang, Dewan Pakar ICMI: Walikota Ngawur Kalau Paksa Pasien!

SABTU, 28 NOVEMBER 2020 | 20:49 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Desakan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugoarto, agar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib M. Rizieq Shihab, dilakukan tes Covid-19 ulang dikomentari Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Anton Tabah.

Menurutnya, Bima Arya tidak memiliki hak untuk mendesak atau memaksa Habib M. Rizieq Shihab melakukan tes Covid-19 untuk kedua kalinya. Karena, negara telah membentuk sejumlah aturan yang melindungi hak-hak pasien.

"Negara itu telah membagi habis tupoksi pada masing-masing lembaga supaya profesional, bertanggung jawab, pasti dan tepat. Soal kesehatan seperti swab itu tupoksi dokter bukan tupoksi walikota," ujar Anton Tabah dalam keterangan pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (28/11).

UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU 29/2004 tentang Perlindungan Pasien, Anton Tabah menjelaskan sejumlah hak yang bisa di dapat seseorang yang menjadi pasien.

Di mana dia menyebutkan, ada hak kenyamanan, hak keamanan, hak keselamatan, hak atas informasi yang jelas, jujur mengenai kondisi pasien, hak didengar pendapat pilihan keluhan, hak mendapat advokasi, hak diperlakukan secara adil, benar dan tidak diskriminatif.

Bahkan, Anton menyebutkan hak perlindungan pasien yang teecantum di dalam UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran.

"Di pasal 52 (UU Praktik Kedokteran) lebih jelas lagi, antara lain hak tentang tindakan medis, meminta pendapat dokter lain atau second opinion. Jadi seandainya perlu swab ulang dari dokter lain itu harus permintaan pasien yang bersangkutan, bukan dari pihak lain," bebernya.

Dalam konteks pemeriksaan Covid-19 Habib M. Rizieq Shihab, Anton Tabah justru mengapresiasi sosok ulama terswbut. Karena, swab testnya dilakukan secara mandiri.

"Dan kata Direktur Utama RS Ummi Bogor, Andi Tatat, 'dari hasil screning tim kami, HRS tak terkena Covid. beliau dalam keadaan sehat walafiat, segar, hanya kelelahan'. Tegas Dirut tersebut," ungkap Anton Tabah.

Oleh karena itu, dia berharap kejadian tersebut tidak makin memperkeruh suasana sosial politik sekarang ini, dan bisa disikapi secara bijak.

"Diharapkan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semua pihak harus saling menghargai profesi dan tupoksi masing-masing," demikian Anton Tabah.

Adapaun awal mula persoalan ini adalah karena Wali Kota Bogor, Bima Arya, menegur keras pihak RS UMMI Bogor, yang menjadi tempat swab test Habib M. Rizieq Shihab.

Teguran untuk RS UMMI itu adalah buntut dari tidak terpantaunya proses swab terhadap Habib Rizieq Shihab di RS UMMI. Karena, proses swabnya dilakukan oleh tim dokter dari MER-C pada Jum'at (27/11/2020) siang.

Namun proses swab dilakukan tanpa sepengetahuan RS UMMI dan tidak melibatkan Dinas Kesehatan atau Satgas Kota Bogor.

Bahkan, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Bogor yang dalam hal ini sekaligus sebagai Pemerintah Kota Bogor, melaporkan RS UMMI ke Polisi.

Populer

Kapalnya Berkeliaran Di Selat Sunda, China Paham Indonesia Tidak Bersungguh-sungguh Memilih Kedaulatan

Minggu, 17 Januari 2021 | 12:16

Beda Signifikan, Mantu Jokowi Habiskan Dana Kampanye Hingga Rp 15 Miliar, Lawannya Rp 1 Miliar

Senin, 18 Januari 2021 | 12:46

Jokowi Belum Tentu Disuntik Sinovac, Haris Rusly Moti: Masa Sih Begitu?

Kamis, 14 Januari 2021 | 01:17

Sujiwo Tejo Minta Mahfud MD Perintahkan Listyo Sigit Larang Istilah "Kadrun" Dan "Cebong"

Kamis, 21 Januari 2021 | 11:18

Diperiksa Kasus Bansos Hingga Jam 10 Malam, Ini Yang Disampaikan Daning Saraswati

Selasa, 19 Januari 2021 | 23:19

Peran Maruf Amin Di Pemerintahan Minim, Sinyal Indonesia Tidak Butuh Posisi Wapres

Jumat, 22 Januari 2021 | 05:11

Rumah Yang Digeledah KPK Terkait Korupsi Bansos Diduga Milik Keluarga Politisi PDIP Ihsan Yunus

Selasa, 12 Januari 2021 | 16:33

UPDATE

Sandiaga Uno: Pelaku UMKM Jangan Cuma Asyik Berkompetisi Tapi Lupa Berkolaborasi

Sabtu, 23 Januari 2021 | 02:00

PPKM Jateng Tak Efisien, Ahli: Sanksi Memberatkan Dan Minim Sosialisasi

Sabtu, 23 Januari 2021 | 01:39

Dapilnya Banjir, Maman Imanulhaq: Fungsi Sungai Sudah Tidak Berjalan Optimal

Sabtu, 23 Januari 2021 | 01:20

Tipu-tipu Berdalih Bisnis Batubara, Pasutri Donny-Kurnia Kini Nginep Di Polda Metro Jaya

Sabtu, 23 Januari 2021 | 00:59

Pakar: Efek Samping Sinovac Ringan, Masyarakat Tak Perlu Khawatir

Sabtu, 23 Januari 2021 | 00:38

Pengamat Internasional: Peluang JK Di 2024 Terbuka Lebar Lewat Joe Biden

Sabtu, 23 Januari 2021 | 00:16

Evaluasi Bawaslu, Pilwalkot Semarang Diklaim Tidak Ada Temuan Serius

Jumat, 22 Januari 2021 | 23:40

Pemerintah Gelontorkan Rp 5,567 Triliun Untuk Peremajaan Sawit Rakyat

Jumat, 22 Januari 2021 | 23:40

Pemerintah Terjunkan 42 Ribu Vaksinator Untuk Edukasi Nakes Dan Masyarakat Yang Ragu Divaksin

Jumat, 22 Januari 2021 | 23:16

Kasus Jemput Paksa Jenazah Covid-19, 12 Warga Serahkan Diri Ke Polisi

Jumat, 22 Januari 2021 | 23:12

Selengkapnya