Eksistensi Staf Khusus (Stafsus) Milenial di pemerintahan Presiden Joko Widodo dikritisi mantan Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Irham Dilmy.
Kritikan tersebut dia sampaikan dalam diskusi virtual Perpektif Indonesia, yang disiarkan kanal Youtube Smart FM, Sabtu (28/11).
"Kalau 7 orang yang kemarin (Stafsus Milenial), apalagi yang mengundurkan diri, ya ngeri juga kita masuk di dalam situ. Enggak jelas di dalam situ," ujar Irham.
Menurut Irham, eksistensi dan kerja-kerja yang diperlihatkan Stafsus Milenial sangat berbeda dengan Stafsus yang ada di kementerian.
Sebab berdasarkan pengalamannya, Stafsus disuatu kementerian yang sudah ada sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), betul-betul diisi oleh orang-orang yang ahli disuatu bidang, dan menunjukan peranan yang cukup membantu pemerintahan.
Sebagai contoh, Irham memaparkan pengalamannya membantu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) era SBY, Soegiharto, yang melakukan terobosan dengan bantuan 3 orang Stafsus.
"Dia (Soegiharto) bilang agak sulit mempercayai orang-orang yang ada di struktur Kementerian BUMN. Jadi eselon 1, eselon 2 itu dia sangat curiga. Akhirnya, yang dia lakukan adalah sangat bergantung kepada 3 orang Stafsusnya," ungkap Irham.
"Jadi mereka (Stafsus) bertindak seolah-olah sebagai pejabat struktural di dalam kementerian. Itu salah sebetulnya. Tapi dalam kondisi seperti itu, saya rasa Pak Soegiharto memperoleh banyak bantuan dari para Stafsus dan merupakan reality cek dari yang ada di dalam dan yang ada diluar," tandasnya.
