Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil/Net
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diminta terbuka soal keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP).
Permintaan tersebut disampaikan organisasi masyarakat (Ormas) Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat) saat beraudiensi dengan Komisi I DPRD Jabar.
Ketua DPW Pekat Jabar, Boyke Luthfiana Syahrir mengungkapkan, walaupun TAP dibentuk berdasarkan Kepgub, namun tidak sesuai dengan amanat UU. Sebab, dalam UU mengharuskan adanya kepastian hukum dan keterbukaan publik.
"TAP tidak terbuka terhadap publik, dibuat secara diam-diam. Lalu Kepgub tidak di upload di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Malah yang ada keputusan gubernur yang lain," ujar Boyke dikutip
Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (27/11).
Maka itu, pihaknya mendesak TAP harus dievaluasi secara total dengan cara dibubarkan. Setelah dibubarkan, barulah diberikan kesempatan kepada masyarakat Jabar untuk mengikuti seleksi sebagai anggota TAP yang baru.
"Pembentukan TAP tidak ada seleksi terbuka. Jangan ada istilah kemampuan seseorang ini langka, makanya dimasukan ke TAP," ucapnya.
Menurutnya, alasan tersebut tidak signifikan karena dalam keanggotaan TAP diisi mantan Tim Sukses (Timses) Ridwan Kamil saat mencalonkan diri.
Masyarakat bisa mengecek ketua dan pengurus di dalam struktur TAP, atau mungkin masyarakat tidak mengetahui TAP.
"Atau hanya kami yang mendalami masalah ini?" tuturnya.
Ia menilai potensi KKN bisa terjadi, terlebih KPK sudah memperingatkan gubernur terhadap pembentukan TAP.
Pihaknya juga mempertanyakan sumber anggaran untuk TAP, dan hal tersebut senada dengan perwakilan Komisi I DPRD Jabar saat melakukan audiensi.
"Dari mana anggarannya? Bu Nurul selaku Biro Hukum mengatakan anggarannya ada di Biro Umum. Tapi tidak dibuka juga berapa. Itulah yang mendasari kami pertanyakan anggaran TAP dari mana," tandasnya.
