Berita

Calon gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura dan Kartu Sulteng Sejahtera/Net

Politik

Relawan Barracuda Sesalkan Ada Pihak Razia Dan Sita Kartu Sulteng Sejahtera Dari Warga

SABTU, 28 NOVEMBER 2020 | 00:30 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Masyarakat di Sulawesi Tengah resah dengan adanya oknum yang mengaku utusan dari KPUD dan Bawaslu Sulteng yang merazia rumah warga lalu menyita Kartu Sulteng Sejahtera.

Kartu Sulteng Sejahtera merupakan salah satu program calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulteng, Rusdy Mastura dan Mamun Amir.

Ketua Relawan Barracuda, Denny Syah Putra, sebagai pendukung Rusdy-Mamun menyampaikan bahwa hanya ia dan tim relawan Barracuda yang berhak menarik Kartu Sulteng Sejahtera dari warga.


“Hanya saya dan tim Barracuda yang berhak menarik Kartu Sulteng Sejahtera,” kata Denny dalam keterangannya, Jumat (27/11).

Denny menegaskan bahwa kalaupun benar KPUD dan Bawaslu yang mendatangi rumah warga, maka menyita kartu sudah di luar tugas dan kewenangan.

“Ngapain mereka merazia rumah lalu merampas Kartu Sulteng Sejahtera dari warga, bukan tugas mereka itu!" tegas Denny.

Dia pun sangat menyesalkan proses razia Kartu Sulteng Sejahtera yang di tunggangi dengan tuduhan-tuduhan fitnah dan black campaign.

“Di permasalahkannya kartu sampai sejauh itu, ingin inspeksi sendiri menarik kartu ke warga, dan berusaha menggiring opini masyarakat lewat black campaign, adalah bentuk post power syndrome,” katanya.

Denny menuturkan bahwa sangat disayangkan dengan sikap yang dipertontonkan oknum tidak bertanggung jawab yang anti kreatifitas dan inovasi.

“Dengan begitu hari ini kita masyarakat Sulteng sedang di pertontonkan politik tua yang sudah seharusnya sejak lama hilang di Bumi Tadulako karena garis primordial kita yang dekat," bebernya.

"Bentuk kekeluargaan masyarakat Sulawesi yang sangat terkenal di lukai oleh sikap politik yang seolah-olah anti terhadap kreatifitas, inovasi dan program yang baik,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya