Berita

Presidium KAMI Prof Din Syamsuddin/Net

Politik

Din Syamsuddin: Hingga Saat Ini, Kami Tidak Paham Dasar Penahanan Syahganda Nainggolan Dkk

KAMIS, 26 NOVEMBER 2020 | 19:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tim hukum dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) hingga saat ini masih belum menemukan bukti kuat kenapa Deklarator KAMI Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dkk masih harus ditahan oleh aparat kepolisian.

"Sampai hari ini masih dilakukan pemeriksaan. Tapi menurut tim Pengacara (KAMI) itu tidak ditemukan bukti yang kuat bahwa temen-temen ini (masih ditahan)," ujar Deklarator KAMI Mochammad Sadun saat jumpa pers daring acara, Kamis (26/11).

Namun begitu, KAMI tetap akan melakukan advokasi dan mengikuti proses hukum yang tengah berjalan.


"Kalaupun polisi memaksakan ya kita ikuti saja di pengadilan. Pada prinsipnya, teman-teman ikut proses hukum dan menjalaninya dengan penuh dengan tanggungjawab," tegasnya.

Senada, Presidium KAMI Prof Din Syamsuddin masih menyesalkan penahanan terhadap para aktivis KAMI oleh aparat.

Dijelaskan Din, beberapa kali petinggi KAMI mencoba menemui Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dkk masih tetap tidak diperbolehkan oleh kepolisian.

"Sebenarnya kami selaku presidium ingin sekali bertemu menengok kawan-kawan tapi agaknya tidak mudah. Memang ada kelompok-kelompok tertentu yang bisa masuk (Bareskrim Mabes Polri)," tuturnya.

"Dan, terus terang sejauh ini yang kami ikuti KAMI tidak dapat memahami apa alasan penahanan dan penangkapan mereka, hanya karena sekadar berbicara di medsos dan kritis," imbuhnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya