Berita

Deklarator KAMI/Net

Politik

KAMI: Pemerintah Gagal Atasi Pandemi Covid-19 Dan Resesi

KAMIS, 26 NOVEMBER 2020 | 14:02 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) prihatin dengan ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan, khususnya pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi.

"Pandemi Covid-19 hingga bulan November 2020 di Indonesia belum mereda bahkan belum ada tanda akan berakhir," ujar Presidium KAMI Rochmat Wahab dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (26/11).

Rochmat juga mencermati soal sikap pemerintah yang tidak melaksanakan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan secara konsekwen, terutama tidak segera dibuatnya peraturan pemerintah tentang UU tersebut.


"Dalam penanggulangan pandemi Covid-19 terkesan tidak adanya rencana aksi yang jelas dan sistematis, dan pemerintah tidak menggerakkan roda birokrasi secara sistemik dan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing," katanya.

"Penunjukan beberapa menteri sebagai penanggung jawab/koordinator penanggulangan Covid-19 menunjukkan tata kerja yang tumpang tindih dan lemahnya manajemen penanggulangan krisis," imbuhnya.

Selain dari pada itu, dikatakan dia, pemerintah tidak bersungguh-sungguh mengedepankan penanggulangan masalah kesehatan karena mementingkan stimulus ekonomi.

Masih kata Rochmat, sekalipun stimulus ekonomi sudah dikucurkan oleh pemerintah, tetapi resesi masih tidak bisa dihindarkan akibat ekonomi nasional yang bertengger di level negatif.

Resesi, lanjutnya, akhirnya terjadi di Indonesia setelah pemerintah gagal menggerakkan potensi ekonomi yang mampu berdampak positif pada indeks pertumbuhan ekonomi nasional.

"Resesi ekonomi tidak diantisipasi oleh pemerintah dengan baik yaitu Pemerintah tidak menggerakkan potensi ekonomi nasional berbasis kemandirian, tidak melakukan efesiensi dan penjadwalan ulang atau pembatalan program-program pembangunan infrasturktur," jelasnya.

"Sementara itu, pemerintah cenderung untuk membengkakkan hutang luar negeri yang hanya akan membebani rakyat pada masa mendatang," pungkasnya.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya