Berita

Deklarator KAMI/Net

Politik

KAMI: Pemerintah Gagal Atasi Pandemi Covid-19 Dan Resesi

KAMIS, 26 NOVEMBER 2020 | 14:02 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) prihatin dengan ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan, khususnya pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi.

"Pandemi Covid-19 hingga bulan November 2020 di Indonesia belum mereda bahkan belum ada tanda akan berakhir," ujar Presidium KAMI Rochmat Wahab dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (26/11).

Rochmat juga mencermati soal sikap pemerintah yang tidak melaksanakan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan secara konsekwen, terutama tidak segera dibuatnya peraturan pemerintah tentang UU tersebut.


"Dalam penanggulangan pandemi Covid-19 terkesan tidak adanya rencana aksi yang jelas dan sistematis, dan pemerintah tidak menggerakkan roda birokrasi secara sistemik dan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing," katanya.

"Penunjukan beberapa menteri sebagai penanggung jawab/koordinator penanggulangan Covid-19 menunjukkan tata kerja yang tumpang tindih dan lemahnya manajemen penanggulangan krisis," imbuhnya.

Selain dari pada itu, dikatakan dia, pemerintah tidak bersungguh-sungguh mengedepankan penanggulangan masalah kesehatan karena mementingkan stimulus ekonomi.

Masih kata Rochmat, sekalipun stimulus ekonomi sudah dikucurkan oleh pemerintah, tetapi resesi masih tidak bisa dihindarkan akibat ekonomi nasional yang bertengger di level negatif.

Resesi, lanjutnya, akhirnya terjadi di Indonesia setelah pemerintah gagal menggerakkan potensi ekonomi yang mampu berdampak positif pada indeks pertumbuhan ekonomi nasional.

"Resesi ekonomi tidak diantisipasi oleh pemerintah dengan baik yaitu Pemerintah tidak menggerakkan potensi ekonomi nasional berbasis kemandirian, tidak melakukan efesiensi dan penjadwalan ulang atau pembatalan program-program pembangunan infrasturktur," jelasnya.

"Sementara itu, pemerintah cenderung untuk membengkakkan hutang luar negeri yang hanya akan membebani rakyat pada masa mendatang," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

AS Gempur ISIS di Suriah

Minggu, 11 Januari 2026 | 18:14

Aksi Kemanusiaan PDIP di Sumatera Turunkan Tim Kesehatan Hingga Ambulans

Minggu, 11 Januari 2026 | 18:10

Statistik Kebahagiaan di Jiwa yang Rapuh

Minggu, 11 Januari 2026 | 17:52

AS Perintahkan Warganya Segera Tinggalkan Venezuela

Minggu, 11 Januari 2026 | 17:01

Iran Ancam Balas Serangan AS di Tengah Gelombang Protes

Minggu, 11 Januari 2026 | 16:37

Turki Siap Dukung Proyek 3 Juta Rumah dan Pengembangan IKN

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:53

Rakernas PDIP Harus Berhitung Ancaman Baru di Jawa Tengah

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:22

Rossan Roeslani dan Ferry Juliantono Terpilih Jadi Pimpinan MES

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:15

Pertamina Pasok BBM dan LPG Gratis untuk Bantu Korban Banjir Sumatera

Minggu, 11 Januari 2026 | 14:50

Pesan Megawati untuk Gen Z Tekankan Jaga Alam

Minggu, 11 Januari 2026 | 14:39

Selengkapnya