Berita

Deklarator KAMI/Net

Politik

KAMI: Pemerintah Gagal Atasi Pandemi Covid-19 Dan Resesi

KAMIS, 26 NOVEMBER 2020 | 14:02 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) prihatin dengan ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan, khususnya pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi.

"Pandemi Covid-19 hingga bulan November 2020 di Indonesia belum mereda bahkan belum ada tanda akan berakhir," ujar Presidium KAMI Rochmat Wahab dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (26/11).

Rochmat juga mencermati soal sikap pemerintah yang tidak melaksanakan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan secara konsekwen, terutama tidak segera dibuatnya peraturan pemerintah tentang UU tersebut.


"Dalam penanggulangan pandemi Covid-19 terkesan tidak adanya rencana aksi yang jelas dan sistematis, dan pemerintah tidak menggerakkan roda birokrasi secara sistemik dan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing," katanya.

"Penunjukan beberapa menteri sebagai penanggung jawab/koordinator penanggulangan Covid-19 menunjukkan tata kerja yang tumpang tindih dan lemahnya manajemen penanggulangan krisis," imbuhnya.

Selain dari pada itu, dikatakan dia, pemerintah tidak bersungguh-sungguh mengedepankan penanggulangan masalah kesehatan karena mementingkan stimulus ekonomi.

Masih kata Rochmat, sekalipun stimulus ekonomi sudah dikucurkan oleh pemerintah, tetapi resesi masih tidak bisa dihindarkan akibat ekonomi nasional yang bertengger di level negatif.

Resesi, lanjutnya, akhirnya terjadi di Indonesia setelah pemerintah gagal menggerakkan potensi ekonomi yang mampu berdampak positif pada indeks pertumbuhan ekonomi nasional.

"Resesi ekonomi tidak diantisipasi oleh pemerintah dengan baik yaitu Pemerintah tidak menggerakkan potensi ekonomi nasional berbasis kemandirian, tidak melakukan efesiensi dan penjadwalan ulang atau pembatalan program-program pembangunan infrasturktur," jelasnya.

"Sementara itu, pemerintah cenderung untuk membengkakkan hutang luar negeri yang hanya akan membebani rakyat pada masa mendatang," pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya