Berita

Deklarator KAMI/Net

Politik

KAMI: Pemerintah Gagal Atasi Pandemi Covid-19 Dan Resesi

KAMIS, 26 NOVEMBER 2020 | 14:02 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) prihatin dengan ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan, khususnya pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi.

"Pandemi Covid-19 hingga bulan November 2020 di Indonesia belum mereda bahkan belum ada tanda akan berakhir," ujar Presidium KAMI Rochmat Wahab dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (26/11).

Rochmat juga mencermati soal sikap pemerintah yang tidak melaksanakan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan secara konsekwen, terutama tidak segera dibuatnya peraturan pemerintah tentang UU tersebut.

"Dalam penanggulangan pandemi Covid-19 terkesan tidak adanya rencana aksi yang jelas dan sistematis, dan pemerintah tidak menggerakkan roda birokrasi secara sistemik dan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing," katanya.

"Penunjukan beberapa menteri sebagai penanggung jawab/koordinator penanggulangan Covid-19 menunjukkan tata kerja yang tumpang tindih dan lemahnya manajemen penanggulangan krisis," imbuhnya.

Selain dari pada itu, dikatakan dia, pemerintah tidak bersungguh-sungguh mengedepankan penanggulangan masalah kesehatan karena mementingkan stimulus ekonomi.

Masih kata Rochmat, sekalipun stimulus ekonomi sudah dikucurkan oleh pemerintah, tetapi resesi masih tidak bisa dihindarkan akibat ekonomi nasional yang bertengger di level negatif.

Resesi, lanjutnya, akhirnya terjadi di Indonesia setelah pemerintah gagal menggerakkan potensi ekonomi yang mampu berdampak positif pada indeks pertumbuhan ekonomi nasional.

"Resesi ekonomi tidak diantisipasi oleh pemerintah dengan baik yaitu Pemerintah tidak menggerakkan potensi ekonomi nasional berbasis kemandirian, tidak melakukan efesiensi dan penjadwalan ulang atau pembatalan program-program pembangunan infrasturktur," jelasnya.

"Sementara itu, pemerintah cenderung untuk membengkakkan hutang luar negeri yang hanya akan membebani rakyat pada masa mendatang," pungkasnya.

Populer

Ini Kronologi Perkelahian Anggota Brimob Vs TNI AL di Sorong

Minggu, 14 April 2024 | 21:59

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Rusia Pakai Rudal Siluman Rahasia untuk Bombardir Infrastruktur Energi Ukraina

Jumat, 12 April 2024 | 16:58

Pemberontak Menang, Pasukan Junta Ngacir Keluar Perbatasan Myawaddy

Kamis, 11 April 2024 | 19:15

Megawati Peringatkan Bakal Terjadi Guncangan Politik Setelah Jokowi Jadi Malin Kundang

Kamis, 11 April 2024 | 18:23

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

UPDATE

Banjir Lahar Dingin Semeru Bikin 9 Kecamatan Terdampak

Sabtu, 20 April 2024 | 09:55

Huawei Rilis Smartphone Flagship Pura 70, Dibanderol Mulai Rp12 Jutaan

Sabtu, 20 April 2024 | 09:41

Liga Muslim Dunia Akui Kemenangan Prabowo di Pilpres 2024

Sabtu, 20 April 2024 | 09:36

3 Warga Meninggal Akibat Banjir Lahar Dingin Semeru

Sabtu, 20 April 2024 | 09:21

BSJ Pecahkan Rekor MURI Pagelaran Tari dengan Penari Berkebangsaan Terbanyak di HUT ke-50

Sabtu, 20 April 2024 | 09:10

Belajar dari Brasil, Otorita IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Ibu Kota dengan Kota Brasilia

Sabtu, 20 April 2024 | 08:56

Vellfire dan Lexus Harvey Moeis Dikandangin Kejagung

Sabtu, 20 April 2024 | 08:52

Bertemu Airlangga, Tony Blair Siap Bantu Tumbuhkan Ekonomi Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 08:25

Kemendag Siapkan Langkah Strategis Tingkatkan Indeks Keberdayaan Konsumen

Sabtu, 20 April 2024 | 08:19

Australia Investasi Rp10 Triliun untuk Dukung Transisi Net Zero di Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 07:58

Selengkapnya