Berita

Deklarator KAMI/Net

Politik

KAMI: Pemerintah Gagal Atasi Pandemi Covid-19 Dan Resesi

KAMIS, 26 NOVEMBER 2020 | 14:02 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) prihatin dengan ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan, khususnya pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi.

"Pandemi Covid-19 hingga bulan November 2020 di Indonesia belum mereda bahkan belum ada tanda akan berakhir," ujar Presidium KAMI Rochmat Wahab dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (26/11).

Rochmat juga mencermati soal sikap pemerintah yang tidak melaksanakan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan secara konsekwen, terutama tidak segera dibuatnya peraturan pemerintah tentang UU tersebut.


"Dalam penanggulangan pandemi Covid-19 terkesan tidak adanya rencana aksi yang jelas dan sistematis, dan pemerintah tidak menggerakkan roda birokrasi secara sistemik dan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing," katanya.

"Penunjukan beberapa menteri sebagai penanggung jawab/koordinator penanggulangan Covid-19 menunjukkan tata kerja yang tumpang tindih dan lemahnya manajemen penanggulangan krisis," imbuhnya.

Selain dari pada itu, dikatakan dia, pemerintah tidak bersungguh-sungguh mengedepankan penanggulangan masalah kesehatan karena mementingkan stimulus ekonomi.

Masih kata Rochmat, sekalipun stimulus ekonomi sudah dikucurkan oleh pemerintah, tetapi resesi masih tidak bisa dihindarkan akibat ekonomi nasional yang bertengger di level negatif.

Resesi, lanjutnya, akhirnya terjadi di Indonesia setelah pemerintah gagal menggerakkan potensi ekonomi yang mampu berdampak positif pada indeks pertumbuhan ekonomi nasional.

"Resesi ekonomi tidak diantisipasi oleh pemerintah dengan baik yaitu Pemerintah tidak menggerakkan potensi ekonomi nasional berbasis kemandirian, tidak melakukan efesiensi dan penjadwalan ulang atau pembatalan program-program pembangunan infrasturktur," jelasnya.

"Sementara itu, pemerintah cenderung untuk membengkakkan hutang luar negeri yang hanya akan membebani rakyat pada masa mendatang," pungkasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya